HomePolitikAnomali Politik Jelang Pilkada Blora 2020

Anomali Politik Jelang Pilkada Blora 2020

Politik Suara Warga 0 8 likes 883 views share

kabarblora.com – Proses kontestasi Pilkada Blora tahun 2020 saat ini memasuki tahap krusial yaitu menunggu munculnya pasangan cabup dan cawabup yang akan diusung oleh koalisi partai-partai yang memiliki kursi di DPRD Blora sebagai wakil rakyat.

Dalam tahap ini, dinamika politik yang ada tampak belum menunjukkan sesuatu yang substantif karena apa yang dimunculkan di publik lebih banyak bertitik tolak dari kepentingan elit partai politik dan bukan kepentingan rakyat yang berbasis kesamaan visi dan argumentasi.

Dari tahap prosedural pilkada Blora, mekanisme demokratis tentunya bertitik tolak dari kehendak masyarakat dan secara substansial yang berujung pada kepentingan masyarakat. Dapat dilihat sejumlah anomali muncul dalam proses kandidasi sehingga proses politik berjalan dengan alot dan tampak. Sayangnya, dalam pergumulan politik yang ada tidak muncul sebagai pergumulan agenda untuk masyarakat Blora.

Baca Juga: Ancang-ancang Pilkada Blora Tunggu Restu Kiai Hingga Menunggu Hasil Kongres

Anomali pertama yaitu, berkaitan dengan tingginya tingkat popularitas ternyata tidak menjamin seorang kandidat untuk mendapat tiket maju sebagai peserta pilkada. Abu Nafi, Riza Yudha, Sri Enik misalnya, dalam pengamatan redaksi kabarblora.com sebelumnya, sosok merekalah figur yang tampak populer dan mulai populer diantara figur lain yang diprediksi paling siap tampil menjadi Cabup dan Cawabup di Pilkada Blora 2020 saat mereka melakukan tahapan penjaringan yang diselenggarakan partai politik atau parpol.

Mengetahui hal itu, sebetulnya sangat penting untuk dikonversikan menjadi elektabilitas atau keterpilihan dalam Pilkada Blora tahun 2020. Menelisik kombinasi keadaan geografis Blora, saat ini masih minim media lokal yang dapat dijadikan referensi dan intensitas publik untuk dijadikan acuan.

Baik itu untuk mengakses info-info politik lokal yang masih belum terukur dengan timing kampanye sekitar 70 hari, serta keterbatasan alat peraga kampanye yang disediakan KPU sebenarnya menempatkan popularitas sebagai faktor penting untuk menang dalam pilkada Blora.

Baca Juga: Langkah Preventif Mencegah Budaya Korupsi Birokrasi

Tetapi alasan mengapa sosok-sosok mereka belum berhasil mendapatkan kendaraan politik untuk maju dalam pilkada dan tak ada satupun alasan yang muncul ke publik yang bertitik tolak dari kepentingan rakyat? Sebagai alasan substantif alasan itu tidak pernah muncul dari partainya sendiri maupun dari partai-partai lain yang belum menerimanya.

Anomali kedua, berkaitan dengan munculnya wacana calon tunggal dalam pilkada Blora. Lazimnya secara natural calon tunggal muncul karena adanya figur baik incumbent maupun non incumbent yang mempunyai track record yang secara kapasitas mendekati sebuah figur kharismatik.

Namun begitu, kondisi natural tersebut tidak terdapat di Blora. Maka perlulah unsur rekayasa dan ambisi politik dari para inisiator yang lebih terbaca dan itu dengan gamblang justru diungkapkan ke publik.

Baca Juga: Menyoroti Pembangunan Daerah

Sayangnya argumentasi yang dibangun dalam inisiasi cabup tunggal pun dalam narasinya tidak ada sama sekali yang bertitik tolak dari problema dari kehendak dan kepentingan masyarakat.

Ada tiga alasan dalam inisiasi calon tunggal, yaitu besar dan beratnya beban biaya yang ditanggung elit politik, orientasi menutup beban pembiayaan politik berakibat pada kinerja yang kurang maksimal serta menghindari perpecahan atau friksi dalam masyarakat pasca pilkada.

Melihat dari hal itu, alasan pertama dan kedua justru bisa sebagai sinyal adanya kegagalan pendidikan politik dengan semakin merebaknya money politic (politik uang) sehingga biaya politik menjadi demikian berat.

Baca Juga: “Sang Sahabat Memimpin Serdadu untuk Menggebuknya”

Tanggung jawab pendidikan politik tentu saja porsi terbesarnya ada di pundak partai politik dan ketika elit parpol di Blora merasa tidak mampu melakukannya, dikhawatirkan proses
demokrasi terancam cacat dalam jangka panjang. Yang ketiga, yaitu alasan yang historis karena secara realitas politik belum pernah ditemui dalam pilkada-pilkada di Blora sebelumnya.

Fakta sejarah dan sosial belum pernah menunjukkan terjadinya konflik horisontal pasca pilkada. Realitas itu memang dijumpai dalam peristiwa pilkades dan tentu saja jika di generalisasi dalam realitas pilkada tentu terlalu simplifikatif atau menyederhanakan masalah.

Anomali yang ketiga, berkaitan direkomendasikannya duet Arief Rohman  dan Tri Yuli Setyowati (Artys) oleh PDI Perjuangan. Pasangan ini terbukti secara kasat mata tidak mengikuti tahapan dalam penjaringan yang dilakukan oleh PDI Perjuangan itu sendiri. Sekalipun menjadi pemenang rekomendasi partai tersebut, tentunya mengundang tanda tanya publik tentang makna dan untuk apa tahapan-tahapan penjaringan itu sendiri. Belum lagi perasaan kecewa para peserta yang merasa dipermainkan oleh mekanisme yang ada.

Baca Juga: Fenomena Money Politik Dalam Pemilihan Umum

Tiga anomali diatas semua bertitik tolak dari realitas, problem dan orientasi politik elit. Tetapi sistem politik yang dibangun dalam mekanisme demokrasi kita memang bisa menjadi faktor pendorong juga. Syarat 20% kursi di DPRD dari parpol atau gabungan parpol agar dapat mengajukan calon kepala daerah berkontribusi menjadikan alotnya proses kandidasi. Belum lagi peran DPP tiap-tiap parpol sebagai penentu akhir sehingga memungkinkan terjadinya kesenjangan kepentingan dengan arus masyarakat lokal.

Proses kandidasi politik dalam pilkada Blora memang belum final. Rentetan anomali tersebut dapat membuat publik terjebak dalam lingkaran narasi para elit. Sedangkan perilaku dan pilihan politik dari elit politik tidak selalu simetris dengan kepentingan publik.

Maka semakin cepat penentuan kandidat semakin baik bagi masyarakat maupun bakal pasangan cabup cawabup itu sendiri. Terutama kepentingan dalam membentuk tim sukses dan untuk berproses menjadi opinion leader lewat visi dan argumentasinya. Dalam budaya politik yang makin rasional di masyarakat, tidak hanya menunggu siapa figur yang akan memimpinnya, tetapi pasti sangat menunggu apa agendanya untuk masyarakat.

Facebook Comments