HomeNewsBlora: Sosialisasi Pengisian Perangkat Desa

Blora: Sosialisasi Pengisian Perangkat Desa

News 0 0 likes share

kabarblora.com –  Ada 980  jabatan perangkat desa di Kabupaten Blora mengalami kekosongan. 254 untuk posisi sekdes, 305 kaur desa, 175 kasi desa dan 246 kepala dusun. Menurut informasi yang dipaparkan, pendaftaran bakal calon Perangkat desa akan dilaksanakan tanggal 2 Februari 2018 dan pengadaan tes tertulis 15 April 2018.

Sosialisasi Pengisian Perangkat Desa di Pendopo Bupati Blora, Foto:(Tim Berita Humas dan Protokol Setda Blora)

Kepala Bagian Pemdes Setda Kabupaten Blora, Drs. Riyanto Warsito M.Si melalui Kasubag Tata Pemerintahan Desa Dwi Edy Setiawan S.STP dalam Sosialisasi Pengisian Perangkat Desa pada hari rabu siang 15 November 2017 di Pendopo Bupati Blora menerangkan bahwa tahapan Pengisian Perangkat Desa saat ini baru sampai proses sosialisasi kepada Kades.

“Tahapannya masih panjang. Sesuai jadwal yang kami susun, sosialisasi tahapan seleksi calon perangkat desa kepada masyarakat akan dilakukan pada akhir bulan Januari 2018. Pengumuman pendaftaran bakal calon perangkat desa akan dilakukan pada tanggal 2 Februari 2018. Sedangkan pelaksanaan tes tertulis calon perangkat desanya akan dilaksanakan 15 April 2018,” jelasnya.

Perihal ini juga ditegaskan oleh Bupati Blora Djoko Nugroho Dalam arahannya kembali menekankan kebijakan tentang penarikan seluruh Sekdes PNS yang dilakukan sebelum pelaksanaan tahapan pengisian perangkat desa. Menurutnya , penarikan itu merupakan kewajiban yang harus dilakukan Pemkab. Setelah itu, jika masih merasa cocok dengan Sekdes PNS, maka Kepala Desa diperbolehkan meminta kepada Bupati agar Sekdes tersebut dikembalikan ke desa dengan penuh tanggung jawab.

Sosialisasi Pengisian Perangkat Desa di Pendopo Bupati Blora, Foto:(Tim Berita Humas dan Protokol Setda Blora)

“Kali ini saya ingin kembali menekankan tentang penarikan Sekdes. Penarikan Sekdes PNS sebelum pelaksanaan pengisian perangkat desa merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat desa. Jadi Sekdes PNS nya saya tarik semua dulu. Jika ada Kades yang menginginkan kembali, silahkan mengajukan izin kepada Bupati. Pasti akan saya setujui demi keberlangsungan pemerintahan di desa,” ucapnya.

Namun Bupati meminta agar Kades bertanggung jawab jika meminta Sekdes PNS nya dikembalikan. Pasalnya, menurut Bupati, hal itu akan mengurangi lowongan pengisian perangkat desa yang seharusnya bisa diikuti warganya.

Ia juga tidak ingin ada Kades yang mengkambinghitamkan dirinya gara-gara rikuh atau “ewuh pakewuh” untuk menolak Sekdes PNS dengan pura-pura membuat Surat Pengajuan Permintaan Sekdes PNS ke Bupati tetapi tidak disetujui Bupati.

Sementara itu untuk teknis penyelenggaraan seleksi/tes perangkat desa nya, ia meminta agar masing-masing Camat berembug dengan Kades. Pilihannya, dilaksanakan Pemdes masing-masing atau difasilitasi Pemkab dengan menggandeng pihak ketiga dalam pengadaan soal dan teknis lainnya.

“Saya dengar ada yang berkomentar, Pengisian Perangkat Desa didanai dari APBDes tapi kok diatur Pemkab. Nah hal-hal seperti ini harus dijelaskan dan dirembug bersama. Agar disepakati dan bisa dijalankan dengan baik. Jangan sampai pelaksanaan pengisian perangkat desa di Kabupaten Blora memunculkan masalah seperti yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro beberapa hari lalu,” tambahnya. (TIMKB/HMS)

Facebook Comments