HomeJawa TengahDinilai Masuk Angin, JM-PPK Berikan Jamu Tolak Angin Pada Ketua Pansus Perda RTRW Jateng

Dinilai Masuk Angin, JM-PPK Berikan Jamu Tolak Angin Pada Ketua Pansus Perda RTRW Jateng

Jawa Tengah Komunitas News Pemerintahan Peristiwa Sosial Suara Warga 0 0 likes 1.7K views share

kabarblora.com – Dengan mengendarai 30 truk, sekitar 1500-an orang warga pegunungan Kendeng yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK) dari empat kabupaten yaitu Pati, Rembang, Blora dan Grobogan serta Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Penataan Ruang Jawa Tengah mendatangi kantor DPRD Propinsi Jawa Tengah untuk menuntut ditundanya rapat paripurna dan dibatalkannya Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi RTRWP) Jawa Tengah, Senin (15/10) siang kemarin.

Koordinator JM-PPK Gunretno mengatakan bahwa terkait dengan aksi mengritisi Raperda RTRW ini merupakan kepekaan dulur-dulur Kendeng ketika melihat adanya kegiatan yang bisa mengarah pada rusaknya lingkungan. Hal tersebut atas dasar payung hukum UU Nomer 32 Tahun 2009, di mana rakyat berhak meminta untuk dilakukannya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Baca Juga: Tak Diakomodir Pansus Tata Ruang, Masyarakat Kendeng Kembali Datangi DPRD Semarang

“Dadi ora mung sokur namuk pokoke. Soale Perda Tata Ruang punika pintu awal pengeluaran ijin. Ning kono arep didadekno kawasan budidaya, ning kono didadekno kawasan lindung. Iku seko kono. Lha tujuan kula mriki jane memang nyuwun mbok yoa paripurnane diundur, dibatalno sik (Jadi tidak hanya karena berdasar “pokoknya”. Karena Perda Tata Ruang itu pintu awal pengeluaran ijin. Di sana dijadikan kawasan budidaya, di sana dijadikan kawasan lindung. Itu dari situ. Lha tujuan saya ke sini sebenarnya memang meminta sidang paripurnanya diundur, dibatalkan dulu),” kata Gunretno.

Gunretno menganggap bahwa proses pengesahan peraturan tata ruang wilayah tanpa adanya sosialisasi ke masyarakat Kendeng khususnya membuatnya banyak pertanyaan muncul dalam hatinya.

“Tapi nyatane malah dicepetno. Apa iki saking sregepe. Opo mergo kepiye (Tapi kenyatannya malah dipercepat. Apa karena ini begitu rajinnya (tim Pansus). Apa karena bagaimana,” ujar Gunretno setengah bertanya.

Baca Juga: JM-PPK: Raperda RTRW Jateng Adalah Hama Bagi Petani

Senada dengan Gunretno, Gunarti yang merupakan adik Gunretno, juga mengatakan bahwa dirinya banyak sekali pertanyaan terkait rapat paripurna DPRD Jawa Tengah dan Pemprov Jateng yang telah mengesahkan Raperda Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Tengah yang akan berlaku hingga tahun 2029.

“Kula mboten ngertos dadi pengin takon. Jane angele opo nghapus tambang iku? Lan petugas kanggo nghapus niku sakjane sinten? Niku pitakonane kula (Saya tidak mengerti jadi ingin bertanya. Sebetulnya susahnya apa menghapus tambang itu? Dan petugas (yang berwenang) menghapus tambang itu sebetulnya siapa? Itu pertanyaan saya),” kata Gunarti.

Gunarti mengatakan bahwa ketika Rembang dirusak, Pati juga menangis. Karena bumi ini satu, saling berkaitan wilayah satu dengan lainnya.

Baca Juga: Gunretno Ajak Warga Jateng Lintas Kabupaten Aksi Ke Semarang Untuk Selamatkan Tata Ruang Jateng Dari Ancaman Tambang

“Koyo awak sak glondong ki nek dipecel-pecel mesti yo.. Kesandung sikile, cangkeme bengok, mripate nrocoh (Seperti tubuh satu gelondong ini kalau dibelah-belah ya.. Kesandung kakinya, mulutnya berteriak, matanya meneteskan air mata,” kata Gunarti.

Menurut Gunarti, orang bersalah seperti pencuri ayam saja dihukum, namun ketika warga sudah menang gugatan hukum, tapi kenapa di lapangan penambangan masih tetap terus berlangsung.

Baca Juga: Kristiawanto : Dari Kampung Menuju Senayan

“Dulur-dulur iki wis bolak-balik nganti ora etungan, moro ting propinsi, ting Gubernur, ting DPR, mergo eman pemerintahan, merga sayang karo negara. Nek warga niku mboten sayang lan eman karo negara, dijarno. Pisan iki ngelingno. Ayo bareng-bareng sungkem bekti marang ibu bumi. Nek ijeh keno dielingno. Ayo bareng-bareng, ndang podho eling anak putu sing keri mburi. Ning nek mboten, Pak, ucap kula pun titeni, kula mung kantun nyawang ngarep niteni mburi, olo becik onten nggone dewe-dewe (Saudara-saudari ini sudah bolak-balik sampai tak terhitung datang ke propinsi, ke Gubernur, ke DPR, karena sayang dengan pemerintahan, karena sayang dengan negara. Kalau warga itu tidak sayang dengan negara, tentunya akan dibiarkan. Sekali ini mengingatkan. Ayo sama-sama sembah bakti pada ibu pertiwi. Kalau masih bisa diingatkan. Ayo sama-sama ingat anak cucu yang akan ada nanti. Tapi kalau tidak, Pak, ucapan saya disaksikan, saya hanya melihat yang di depan dan mencermati yang sudah terjadi, baik buruk punya tempatnya sendiri-sendiri),” tandas Gunarti dengan mata berkaca-kaca.

Tak ketinggalan, Arif dari kelompok penelusur gua Indonesian Speleological Society mengatakan bahwa bila ada peta rencana tata ruang wilayahnya, sebaiknya dibuka dan dibaca bersama-sama masyarakat.

Baca Juga: Monitoring Evaluasi Penyaluran Bantuan Bibit Jagung hibrida di Kecamatan Jati Blora

“Mari kita baca bersama-sama. Kalau kita banyak membaca, kita banyak mengetahui. 2040 nanti kemungkinan besar terjadi krisis air dan perang perebutan sumber daya air. Lindungilah kawasan bentang alam karst dari godaan investasi perusak alam yang terkutuk,” tukasnya.

Dalam audiensi tersebut, Ketua Pansus RTRW Abdul Azis mengatakan bahwa Raperda RTRW Provinsi Jateng sudah paripurnakan dan tim revisi RTRW menurutnya sudah menjalankan rekomendasi dari KLHS.

“Untuk kawasan CAT itu boleh ditambang, namun dengan prinsip kehati-hatian. Kalau menghilangkan seluruh zona kapur kita tidak ada dasar hukumnya. Karena zona kapur itu terbagi,” kata Abdul Azis.

Menurut politisi dari Lasem ini, semua tuntutan JM-PPK sudah dipenuhi. Seperti Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih dan Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Sukolilo. Semua itu sudah dimasukkan ke dalam kawasan lindung geologi Jawa Tengah (Pasal 61,62,63).

“Bahkan, di pasal 103, kawasan Kendeng kita masukkan ke dalam Kawasan Strategis Provinsi (KSP) sektor lingkungan hidup Jawa Tengah,” imbuhnya.

Keterangan tersebut langsung mendapat sanggahan dari Zainal Arifin dari LBH Semarang sudah sejak lama mengawal proses hukum terkait penolakan masyarakat terhadap aktifitas penambangan dan pendirian pabrik semen di pegunungan Kendeng Utara.

“Masih adakah kawasan peruntukan pertambangan di pegunungan Kendeng Utara? Apakah ada penambangan batu gamping di pegunungan Kendeng Utara. Itu poin penting. Bila itu masih ada, jangan bilang Pansus telah memperhatikan KLHS. Karena KLHS dengan tegas bahwa pegunungan Kendeng itu adalah kawasan karst,” jelasnya.

Menurutnya, Jawa Tengah saat ini mengalami krisis ekologi maupun sosial berkepanjangan, dan Pansus DPRD bersama Pemprov Jawa Tengah berniat memperpanjang krisis tersebut. Raperda yang disahkan sekarang berusaha memeras Jawa Tengah hingga ke akar-akar, dan menempatkan masyarakat Jawa Tengah dalam bahaya dan konflik besar.

Rasa jengkel juga dirasakan oleh Joko Prianto, salah seorang petani dari Tegaldowo Rembang. Dirinya mengkritisi kinerja dewan yang menurutnya tidak jelas dalam pengawasan.

Baca Juga: Wabup Arief Rohman Hadiri Konferensi MWC NU Blora I

“Nek memang pemerintah iku nggawe peraturan, nek mung nggawe thok tanpa pengawalan gunane nggo opo? Lokasi penambangan sing wonten ting Tegaldowo niku dikelilingi desa sing pemukiman padat penduduk, berbatasan kalih Kabupaten Blora. Nek karepku cetha. Kendeng gak ono pabrik semen, gak ono tambang kapur, tanah liat dan karst. Sampeyan sing mbulet iki (Kalau memang pemerintah membuat peraturan, kalau hanya membuat saja tanpa ada pengawalan itu gunanya buat apa? Lokasi penambangan yang ada di Tegaldowo itu dikelilingi desa yang padat penduduk, berbatasan dengan Kabupaten Blora. Nek keinginan saya jelas, Kendeng tidak ada pabrik semen, tidak ada tambang kapur, tanah liat, dan karst. Anda yang ruwet ini),” tandasnya.

Sebagai wujud aksi simbolis, paska audiensi di dalam gedung DPRD sekitar dua jam, di akhir aksinya JM-PPK memberikan sebuah sachet Tolak Angin kepada Ketua Pansus RTRW Provisi Jateng Abdul Azis. (*)

 

Facebook Comments