HomeJawa TengahGonjang-Ganjing PTSL, Alamat Aliansi LSM Ternyata Palsu 

Gonjang-Ganjing PTSL, Alamat Aliansi LSM Ternyata Palsu 

Jawa Tengah News Pemerintahan Peristiwa Politik Sosial Suara Warga 0 0 likes share

kabarblora.com – Gonjang-ganjing kasus dugaan pungutan liar (Pungli) dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2018 di Desa Trembulrejo yang melibatkan oknum LSM dan Kepala Desa Trembulrejo menemukan kejanggalan baru. Di mana alamat surat permohonan audiensi yang dicantumkan tanpa seizin pemiliknya.
“Kemarin setelah saya cermati surat permohonan audiensi yang dilayangkan oleh beberapa LSM yang mengatasnamakan Aliansi Peduli Transparansi, ada unsur ketidakbenaran dalam pencantuman alamat,” kata Lilik Prayogo (48 ), Koordiantor BM’87 sewaktu ditemui wartawan, Jum’at (26/10) siang.
Lilik mengatakan bahwa alamat tersebut adalah alamat sekretariat BM’87, dan BM’87 tidak tahu-menahu tentang duduk perkara PTSL yang ada.
“Perlu saya jelaskan bahwa alamat yang dicantumkan oleh Aliansi Peduli Transparansi dalam surat permohonan audiensi terkait kasus PTSL tersebut adalah alamat sekretariat BM’87. Dan terkait permasalahan ini, kami di BM’87 sama sekali tidak tahu-menahu tentang duduk perkaranya,” tegas Lilik.
Seperti diberitakan sebelumnya, bahwa ada sekitar 1.300-an pemohon pengajuan sertifikat di Desa Trembulrejo dengan memberikan biaya pengurusan sertifikat dan segel sebesar 500 ribu rupiah tanpa diberikan kwitansi bukti pembayaran.
Melihat permasalahan tersebut tertanggal 16 Oktober 2018 atas nama Aliansi Peduli Transparansi mengirimkan surat kepada Kepala Desa perihal permohonan audiensi untuk mengetahui lebih lanjut proses PTSL di Desa Trembulrejo. Surat dengan nomor 04/Als.RT./X/2018 tersebut ditandatangani oleh 3 orang yaitu Tejo Prabowo (LSM Jati Bumi), R Suryawan (LSM Pending Mas) dan Suwarsono (LSM Pusat Peranserta Masyarakat) dengan mencantumkan alamat sekretariat di Jl. A. Yani III/3 Blora.
Namun tanpa memberikan penjelasan kepada warga yang telah berbondong-bondong berkumpul ke balai desa, audiensi tersebut dibatalkan, Rabu (24/10). Warga kecewa dan menilai sejumlah oknum LSM yang ada telah bermain mata dengan Kepala Desa. Hingga akhirnya  8 orang warga Desa Trembulrejo pada Kamis (25/10) mendatangi Mapolres Blora untuk melaporkan indikasi pungli  dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2018 di Desa Trembulrejo Kecamatan Ngawen sendiri.
“Kembali ke pencantuman alamat yang tidak benar, karena ini merugikan saya selaku Koordinator BM’87, saya berharap kalau memang niatan awalnya ingin berjuang bersama warga ya mestinya jangan terus menghilang tak ada kabar,” ujar Lilik Prayogo.
Lilik mengatakan bahwa dirinya selaku yang menempati rumah di alamat tersebut merasa dilangkahi dengan pencantuman alamat di dalam surat tanpa sepengetahuan dirinya.
“Kalau ingin menggunakan alamat sekretariat BM’87 sebagai alamat sekretariat aliansi ya sebelumnya bicara lah. Jangan main comot begitu saja. Gimana kalau ada aparat atau masyarakat yang datang ke sini dan tanya sedang saya tidak tahu permasalahannya. Kan tidak lucu,” tukasnya.
Lilik tidak menyangkal jika nama aliansi itu dulu pernah digunakan untuk mengkritisi beberapa kasus dugaan korupsi di Kabupaten Blora.
“Iya, dulu pernah digunakan untuk mengkritisi kasus togel dan kasus pembangunan Kantor Kecamatan Jati serta Puskesmas Ketuwan, Kecamatan Kedungtuban,” terangnya.
Terpisah, Koordinator LSM Pending Mas Rudito Suryawan yang ikut dalam aliansi dan turut menandatangani surat permohonan audiensi saat dihubungi wartawan lewat telpon langsung terbatuk-batuk mendengar kabar tersebut.
“Iya, itu alamatnya Mas Lilik Sawahan. Kemarin saya buat surat audiensi tersebut dengan copy-paste,” ucap Rudito alias Kaji Rudi saat dihubungi wartawan melalui jaringan selulernya, Jum’at (26/10) siang.
Dalam penuturannya, Lilik Prayogo menilai bahwa istilah bohong dikenal sebagai suatu tindak pidana penipuan, tentu saja dengan catatan bahwa kebohongan itu dibarengi dengan tindakan yang bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
“Iya, untuk lebih jelasnya, silahkan simak saja Pasal 378 KUHP. Dalam pasal itu kan berbunyi, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun,” pungkasnya. (*)
Facebook Comments