HomeNewsGonjang-Ganjing UNBK; Kontraproduktif Ataukah Kontributif ?

Gonjang-Ganjing UNBK; Kontraproduktif Ataukah Kontributif ?

9 2 likes

Bagikan

kabarblora.com – Gonjang-ganjing UNBK di Blora terus berlanjut. Tentu harapannya bukan refleksi satire dari peribahasa “Gajah bertempur melawan gajah, Pelanduk mati di tengah-tengah”. 

Dihimbau dari DPP PKB Pusat, DPC PKB Blora menunjukkan kepedulian sebagai bentuk pengutamaan pendekatan moral dalam merespon gonjang-ganjing UNBK di Blora.

Bagi guru dan sekolah, gonjang-ganjing ini tentu menimbulkan keruwetan karena sejumlah kontradiksi yang harus dihadapi. Upaya melakukan akselerasi UNBK merupakan bagian mewujudkan integritas dalam pendidikan, bagian dari nawacita yang menjadikan pendidikan karakter sebagai riuhnya.

Ketika akselerasi tersebut ternyata dianggap bermasalah dan di bawa ke ranah hukum apalagi dibaca ada unsur muatan politisnya maka mental mereka dapat menjadi under pressure. Berpotensi mematikan kreatifitas, partisipasi dan upaya-upaya lain dari guru,sekolah dan komite yang bersifat extra ordinary.

Gonjang-ganjing hendaknya dibingkai secara presisional untuk menemukan formula yang kontributif bukan sebaliknya, sebuah dinamika yang kontraproduktif apalagi destruktif terhadap upaya akselerasi UNBK di Blora.

Jika memang akselerasi itu dianggap penting. Inovasi pembiayaan oleh komite sekolah dalam pengadaan komputer harus dipilah bagian dan proses mana berpotensi bermasalah sehingga dapat dihadirkan secara permanen. Solusi permanen penting berdasarkan titik temu yang ada, misalnya; semua sepakat UNBK penting, semua tahu keterbatasan kemampuan pemerintah untuk alokasi pendidikan yang ideal, semua juga tahu bahwa komite sekolah mempunyai wewenang untuk membantu pembiayaan sekolah melalui skema sumbangan.

Dan hanya pada point ketiga inilah sebenarnya perbedaan itu muncul dan merebak menjadi gonjang-ganjing apakah yang dilakukan sekolah-sekolah itu dianggap posisinya abu-abu antara pungutan atau sumbangan. Jika semua dianggap pungutan maka keberadaan komputer di sekolah ikut menjadi menjadi abu-abu legalitasnya.

Ranah hukum tentu bukan tujuan manakala pemilahan bagian dan proses pengadaan komputer juga memperhatikan aspirasi dari arus besar keinginan orang tua tentang pelaksanaan UNBK mandiri ataukah bergabung dengan sekolah lain.

Pengalaman tahun UNBK thanks 2017 menunjukkan kompleksitas permasalahan yang muncul akibat mobilitas siswa yang paling tidak harus menjalankan try out dua sampai tiga kali dan empat kali ke sekolah lain. Orang tua harus lebih sibuk karena mengantar anaknya ke sekolah lain sehingga harus meninggalkan pekerjaan. Penilaian atas kondisi semacam inilah yang sebagian mendorong orang tua lebih memilih menghendaki melakukan UNBK di sekolah.

Maka jika kebijakan mengembalikan uang komputer yang sudah dikelola komite bisa kontraproduktif dengan kehendak orang tua siswa. Permasalahannya akan dikemanakan uang tersebut jika orang tua tidak mau menerima pengembalian karena berisiko sekolah anaknya akan menyelenggarakan UNBK dengan menumpang di sekolah lain.

Bukan bermaksud mendegradasi dan desakralisasi proses hukum bahwa di masyarakat punya standard etik dan moral dalam berpartisipasi menanggung beban-beban sosial yang harus ditanggung bersama. Kedermawanan atau kesalehan sosial yang menjadi basis kegotongroyongan secara faktual dapat dijumpai dalam tarikan iuran untuk acara17an, gas desa atau sedekah bumi, pendirian tempat ibadah. Artinya potensi kedermawanan yang otentik tersebut dapat diformat secara benar untuk kepentingan pendidikan. Baik tersistematisasi maupun secara insidental.

Apa yang dilakukan oleh DPC PKB Blora (Atas Himbauan DPP PKB, Muhaimin Iskandar) ketika menyantuni salah satu wali murid di Desa Keser Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora yang mengalami kendala sumbangan untuk pembiayaan komputer menjadi contoh faktual untuk pengarusutamaan pendekatan moral dibandingkan hukum.

Komite sekolah perlu mendirikan institusi mandiri dan berbadan hukum yang terpisah dari kelembagaan sekolah. Baik bersifat karitatif maupun ekonomi untuk membantu pembiayaan sekolah yang pasti secara keseluruhan dapat tercukupi oleh pemerintah.

Institusi semacam ini dapat melakukan penggalian dana secara kreatif dari kedermawanan masyarakat di sekitar sekolah karena di Blora kurang realistis jika menggunakan skema CSR. Maka gonjang-ganjing UNBK di Blora jangan hanya gegap gempita dan berfokus pada konflik di ranah hukum yang akan melelahkan. Ada kalanya konflik di ranah hukum bersifat elitis, maka harus tetap ada upaya sebagian elite di Blora yang memikirkan solusi yang kontributif yang itu lebih mudah muncul jika intuisi moralitas yang mengemuka. (timkb)

Jika sekarang pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2018, siapa yang Anda pilih ? Vote Sekarang !

  • SUDIRMAN - IDA (56%, 250 Votes)
  • GANJAR - YASIN (39%, 177 Votes)
  • NETRAL/TIDAK MEMILIH (5%, 22 Votes)

Total Voters: 449

Loading ... Loading ...

Facebook Comments