HomeJawa TengahGunretno Ajak Warga Jateng Lintas Kabupaten Aksi Ke Semarang Untuk Selamatkan Tata Ruang Jateng Dari Ancaman Tambang

Gunretno Ajak Warga Jateng Lintas Kabupaten Aksi Ke Semarang Untuk Selamatkan Tata Ruang Jateng Dari Ancaman Tambang

Jawa Tengah Komunitas News Peristiwa Suara Warga Tokoh 1 0 likes 1.2K views share

KabarBlora.com – Koordinator Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK) Gunretno, melalui pesan berantai di media sosial menyampaikan seruan aksi agar seluruh lapisan masyarakat bersatu mengawal revisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Tengah pada Senin (15/10) mulai pukul 13.00 WIB – selesai di depan Kantor DPRD Jateng.

“Yen bumi pertiwi iki arep mbok deg i pabrik-pabrik, dudu wong tani thok sing bakale cuthes, nanging wit-witan lan kewan-kewan, ugo bakale cuthes, cures, tumpes, ludes. (Jika bumi pertiwi ini akan kau dirikan pabrik-pabrik, tidak hanya petani saja yang bakal binasa, tapi pepohonan dan hewan-hewan juga akan patah, terkikis, mati, dan punah),” kata Gunretno dalam bahasa Jawa yang fasih.

Menurutnya, merawat ibu bumi dan menjaga alam tetap lestari adalah tanggung jawab semua komponen di muka bumi ini, baik itu rakyat, pejabat atau aparat.

“Iya, karena ini demi menyelamatkan lahan pertanian, ribuan sumber mata air serta semua mahluk hidup dan keanekaragaman hayati yang ada. Ini adalah tentang penyelamatan nasib anak cucu kita semua,” tegasnya.

Sebagai salah seorang petani yang tergabung dalam JM-PPK, dengan penuh kerendahan hati Gunretno memohon dukungan segenap lapisan masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, para akademisi dan ilmuwan serta para aktifis pencinta lingkungan untuk bersama-sama melakukan aksi di Kantor DPRD Provinsi Jateng sebelum revisi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Tengah tahun 2009-2029 diparipurnakan.

“Iya, aksi ini bertujuan meminta badan legislatif yaitu DPRD Jateng untuk menunda paripurna revisi RTRW Provinsi Jateng. Sebaiknya revisi harus disosialisasikan terlebih dahulu dan berpihak pada fakta di lapangan, bukan sekedar aturan tertulis yang nyata-nyata telah dikondisikan sebelumnya,” tandas penganut ajaran Samin yang taat ini.

Gunretno menyatakan bahwa beberapa kali dirinya bersama-sama sedulur-sedulur JM-PPK beraudensi dengan Pansus DPRD Jateng, namun hasilnya sangat mengecewakan. Menurutnya, DPRD yang seharusnya menjadi wakil rakyat justru berada di pihak yang berseberangan dengan aspirasi rakyat yang menghendaki pegunungan Kendeng Utara sebagai kawasan pertanian dan pariwisata, bukan menjadi kawasan pertambangan yang merusak alam.

“Tuntutan kami tidak hanya berdasarkan profesi kami sebagai petani, tetapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti
Kepres No.26 tahun 2011 tentang Cekungan Air Tanah, RTRW Nasional tahun 2008, Perda RTRW Jateng tahun 2010, Perda RTRW Rembang tahun 2011, Putusan MA No. 99 PK/TUN/2016 serta hasil KLHS Pegunungan Kendeng Tahap 1 dan Tahap 2 yang merupakan mandat Presiden tanggal 2 Agustus 2016,” tukasnya.

Dikatakannya, bahwa fakta meningkatnya jumlah wilayah di Jateng yang mengalami kekeringan di saat musim kemarau tidak cukup hanya diatasi dengan dropping air. Dalam kajian JM-PPK, defisit air di Jateng telah mencapai 2 milyar meter kubik tiap tahunnya. Namun di dalam draft revisi luasan kawasan tambang malah meningkat hingga 100 persen yang menyebabkan semakin menciutnya kawasan pertanian ini sungguh bertolak belakang dengan slogan Jateng ijo royo-royo dan Jateng sebagai lumbung pangan nasional.

“Mengingat hal tersebut di atas, tidak ada pilihan lain selain kita bersama-sama memperjuangkan RTRW Jateng yang berpihak pada pemanfaatan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan di Jawa Tengah umumnya, dan pegunungan Kendeng Utara khususnya,” pungkas Gunretno. (*)

 

Facebook Comments