HomeNasionalICW Tak Setuju POLRI dan Kejaksaan Menjadi Pimpinan KPK

ICW Tak Setuju POLRI dan Kejaksaan Menjadi Pimpinan KPK

Nasional News Politik 0 0 likes share

kabarblora.com – Sebanyak 104 orang lolos uji kompetensi capim KPK termasuk di antaranya 9 polisi dan 4 jaksa. Indonesia Corruption Watch (ICW) menegaskan sejak awal tak sependapat jika ada perwakilan penegak hukum yang mencalonkan sebagai pimpinan KPK.

“Kita memang sedari awal sudah menegaskan bahwa kita tidak sependapat dengan argumen yang menyebutkan harus ada perwakilan penegak hukum aktif untuk menjadi pimpinan KPK,” Kurnia Ramadhana, Peneliti ICW, di Gedung Komisi Yudisial, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2019).

Baca Juga : Mantan Dirut Pertamina Dukung Judicial Review DBH Migas Blok Cepu

Kurnia menilai potensi konflik kepentingan rawan terjadi jika polisi atau jaksa menjadi pimpinan KPK. Dia pun menyangsikan jika nantinya pimpinan KPK diisi polisi dan jaksa dapat berlaku adil.

“Ada beberapa argumen yang bisa kita sampaikan, misalnya yang pertama rawan potensi konflik kepentingan. Bagaimana mungkin kita bisa percaya ketika mereka memimpin atau penegak hukum aktif memimpin sebagai pimpinan KPK dia akan berlaku adil ketika ada suatu perkara yang mana pelakunya adalah dari institusinya terdahulu,” ujarnya.

Kurnia berharap institusi penegak hokum Polri dan Kejaksaan menarik para perwakilan yang ikut serta dalam seleksi ujian capim KPK.

“Lalu poin kedua adalah sampai hari ini institusi penegak hukum selain KPK belum perform dengan baik dalam hal pemberantasan korupsi. Maka dari itu harapan besar kita sebenarnya di sini bisa menjadi momentum bagi Kapolri dan Kejaksaan Agung untuk menarik kembali para wakilnya yang dikirim ke KPK dan diberikan pos-pos khusus tertentu yang memang bisa membawa perubahan di instansi kepolisian dan kejaksaan,” ucap Kurnia.

Baca Juga : Kodim Blora Sabet Juara I Nasional Lomba Jurnalistik TMMD

Kurnia turut menanggapi soal integritas terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) peserta capim KPK. Kurnia meminta para peserta yang tidak patuh dalam LHKPN tidak perlu diloloskan tahap berikutnya.

“Selain dari itu, potret pentingnya adalah persoalan intergritas. Banya sekali figur-figur yang baru saja diumumkan oleh pansel tidak patuh dalam laporan LHKPN. Kalaulah memang pansel benar-benar memperhitungkan persoalan integritas, rasanya orang-orang yang tidak patuh seharusnya tidak diloloskan pansel,” kata Kurnia.

Sebelumnya, panitia seleksi calon pimpinan (capim) KPK mengumumkan 104 orang yang dinyatakan lolos dari kompetensi. Para kandidat yang lolos ini berlatar belakang Polri, unsur KPK hingga jaksa.

“Dari 104, kita akan bagi dalam Polri 9 orang, pensiunan Polri 3 orang, hakim 2 orang, jaksa 4 orang,” ujar Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih di gedung Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), kompleks Istana, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2019).

Facebook Comments