HomeSosialIroni Guru Honorer di Negeri Petani

Ironi Guru Honorer di Negeri Petani

Sosial Suara Warga 0 1 likes 1.8K views share

kabarblora.com – Dalam sebuah perbincangan pada tanggal 17 Januari 2018 di SMPN 3 Ngawen seorang guru honorer K2, Kusri Arini mengeluhkan naiknya harga beras sekitar dua ribu rupiah perkilonya. Efek yang paling merisaukannya adalah kenaikan beras memicu kenaikan harga kebutuhan lainnya dan biasanya tidak turun lagi. Contohnya kenaikan harga masakan di warung langganannya. Ya, kenaikan harga beras pasti akan membawa efek domino dan memukul daya beli masyarakat yang berpenghasilan rendah.

“Biasanya saya beli beras dalam kemasan plastik 5 kg seharga 52 ribu, sekarang jadi 62 ribu. Harga nasi pecel langganan saya yang tadinya dua ribu limaratus per bungkus ikutan naik jadi tiga ribu.” ungkapan Kusri Arini ke tim kabarblora.com, Tri martana.

Bagi mereka, silang sengkarut ketidakjelasan data antara ketersediaan beras di Bulog, jumlah produksi beras yang konon surplus dibandingkan kebutuhan dan kebijakan impor beras menjelang panen raya dan pasti menyebabkan jatuhnya harga gabah. Ironis memang nasib petani di negeri zamrut khatulistiwa ini. Miskin dalam pangkuan ibu pertiwi yang subur loh konser. Tetapi ironi tersebut ironisnya berdampak pula terhadap nasib hanorer K2 yang tak kalah ironisnya. Ratusan ribu honorer K2 , nasib mereka tak kalah terombang-ambingnya dibandingkan nasib petani.

Ashari salah seorang pengurus K2 kabupaten Blora pernah merasakan pengalaman ironis ini ketika berusaha mengonfirmasi bagaimana sebenarnya kebijakan pemerintah terhadap posisi K2 dalam formasi kebutuhan guru ke Kemenpan. Betapa terkejutnya ketika dari Kemenpan diketahui tidak ada pengajuan kebutuhan guru dari Kemendiknas (Kementerian Pendidikan Nasional). Padahal dari BKD Blora sendiri telah berkali-kali melaporkan kekurangan guru mencapai lebih dari seribuan. Maka, bagaimana sebenarnya pemerintah pusat melakukan tata kelola terhadap posisi K2 dalam kebutuhan PNS terutama guru yang ternyata masih kurang?

Silang sengkarut berbagai peraturan tentu bukan hal mudah untuk dipahami masyarakat awam yang kesehariannya harus bergelut dengan pemenuhan kebutuhan. Perlu kepekaan pemerintah agar  mampu membaca situasi kebatinanan masyarakat kecil yang sangat sulit menjangkau pusat-pusat kekuasaan.

Seringkali pembelaan terhadap mereka hanya bertendensi kepentingan politik sesaat. Tentu bukan hal yang normal seorang honorer K2 seperti Ashari harus thruthukan dan nglurug sampai ke kantor Kemenpan untuk menanyakan nasibnya beserta ratusan ribu teman-temannya. Seringkali muncul conflict of interest dengan lembaga tempat mereka bekerja ketika harus meninggalkan tugas.

Belum lagi biaya akomodasi yang harus mereka tanggung ditengah penghasilan mereka yang minim dan tidak pasti. Masih beruntung Bupati Blora memberi perhatian khusus dengan memberikan insentif sesuai UMR. Tetapi solusi semacam ini bukan solusi permanen karena sangat bergantung pada konstelasi politik di daerah dalam  pilkada.

Jika K2  salah membaca peta kekuatan politik maka insentif tersebut berpotensi hilang sebagai risiko politiknya. Sudah pasti petani di Blora mendambakan  perlakuan spesial seperti yang diterima K2 Blora dari pemerintah daerah.

Menimbang import 500.000 ton beras bisa jadi berpengaruh terhadap harga jual gabah ketika petani panen di akhir bulan Pebruari nanti. Sungguh ironi jika kepungan ironi yang melingkupi kelompok masyarakat kecil seperti Honorer K2 dan petani tidak teratasi. (timkb/TM)