HomeJawa TengahJadi Saksi Kunci, Diduga Mantan Kaur Desa Pilang Dikriminalisasi

Jadi Saksi Kunci, Diduga Mantan Kaur Desa Pilang Dikriminalisasi

Jawa Tengah News Peristiwa Sosial Suara Warga 0 2 likes 2.6K views share

kabarblora.com —Penanganan kasus dugaan korupsi Kades Desa Pilang, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, yang sedang berjalan dan masih dalam tahap penyelidikan di Kejari Blora menimbulkan banyak kendala dan polemik. Satu diantaranya terkait saksi kunci dari pelapor adanya dugaan upaya kriminalisasi dari terlapor yaitu kepala desa Pilang.

Sri Winarti (42), yang sedang menjadi saksi kunci dari pelapor dalam kasus dugaan korupsi Kades Pilang adalah mantan Kaur keuangan di kantor Pemerintahan Desa Pilang, Kecamatan Randublatung, tahun 2009-2015 dan diberhentikan sepihak tanpa pemberitahuan resmi.

Selain menjadi saksi kunci dalam kasus dugaan korupsi Kades Pilang, Sri Winarti juga menjadi saksi kunci dalam sidang ajudikasi non-litigasi dalam penyelesaian sengketa informasi oleh Komisi Informasi Publik (KIPD) Provinsi Jawa Tengah karena dinilai tidak transparan dalam pengelolaan APBDes mulai dari tahun anggaran 2015 sampai dengan 2018.

Dugaan upaya kriminalisasi terhadap Sri Winarti ini terjadi pada tanggal 17 April 2020 berawal dari laporan pengaduan di Polres Blora oleh Suyatno, S.Sos. yang menjabat kepala desa di Desa Pilang terkait dugaan terjadinya tindak pidana pemalsuan tandatangan surat jual beli tanah dari Agus Muryanto ke Sri Winarti pada tahun 2015. Suyatno menduga ada pemalsuan tandatangan saksi dalam jual beli tersebut yang diketahui sekira akhir bulan September 2019 dikantor BPN Blora.

Dalam konferensi pers yang diadakan di kantor JPKP Cepu, pukul 19.30 WIB, Darda Syahrizal, S.H. yang merupakan kuasa hukum Sri Winarti dan selaku ketua Jaringan Pendamping Kebijakan dan Pembangunan (JPKP) menyampaikan bahwa JPKP selaku lembaga yang juga terlibat dalam mengawal kasus dugaan korupsi APBDes Desa Pilang 2015-2017, JPKP berkomitmen untuk mengawal kasus ini sampai tuntas.

“Kami sudah menyiapkan tim advokasi untuk melakukan pendampingan dan perlindungan terhadap saksi kunci jika ada upaya kriminalisasi,” tegas Darda, kuasa hukum dari Sri Winarti dalam rilisnya, Kamis (4/6/2020).

“kami juga siap memobilisasi massa untuk melakukan aksi demonstrasi jika ada indikasi diskiriminasi dalam pemeriksaan saksi kunci, bahkan kami akan mengerahkan jaringan kami baik yang ada di tingkat provinsi maupun tingkat pusat untuk mengawal proses hukum yg akan di jalani oleh Sri Winarti,” tambah Darda.

Hal senada juga diungkapkan oleh Sugiharto, S.H. selaku ketua Forkom Blora bahwa dugaan upaya kriminalisasi dan intimidasi terhadap saksi kunci adalah tindakan melawan hukum.

“Kami mengecam dugaan upaya intimidasi dan kriminalisasi yang dilakukan oleh Kades Pilang Suyatno, S.Sos. terhadap saksi kunci pelapor yaitu ibu sri Winarti dalam Kasus dugaan korupsi Dana Desa (DD) periode 2015-2016 Desa Pilang, hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum di Kabupaten Blora,” Ujar Sugiharto.

“Kami pegiat anti korupsi yang tergabung dalam FORKOM Blora sekali lagi mengutuk keras upaya intimidasi dan kriminalisasi terhadap saksi yang telah di lindungi oleh undang undang,” tambah Sugiharto.

Sebelumnya, Beberapa lembaga yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Blora termasuk didalamnya Forum Komunikasi Masyarakat Blora Selatan (FORKOM BS), Forum Komunikasi Masyarakat Blora Utara (FORKOM BU), Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP), dan Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK), kembali mendesak Kajari untuk segera menindaklanjuti perkara dugaan korupsi Kades Pilang, Kecamatan Randublatung, Rabu (3/6/2020).

Facebook Comments