HomeSuara WargaJangan Sampai Kekayaan Alam Blora Jadi Kutukan

Jangan Sampai Kekayaan Alam Blora Jadi Kutukan

Suara Warga 0 1 likes 2.2K views share

Teori Kutukan Sumber Daya Alam (Resource Course Theory) disampaikan oleh Richard Auty pada tahun 1990 karena melihat sebuah paradoks antara kekayaan sumber daya alam yang dimiliki sebuah negara ternyata tidak berkorelasi dengan tingkat kemakmuran negara atau wilayah tersebut.

Teori ini mempunyai landasan sosial-historis yang kuat dengan menunjuk pada fakta eksploitasi dengan keragaman bentuk. Ada tiga model eksploitasi atas wilayah-wilayah yang kaya sumber daya alam yang menyebabkan kemiskinan.

Pertama, eksploitasi disebabkan ekspansi teritorial negara-negara Eropa untuk pemenuhan kebutuhan produksi dan perdagangan dalam format imperialisme dan kolonialisme.

Kedua, eksploitasi oleh pola pemerintahan yang otoriter yang cenderung mempertahankan kekuasaanya dengan menguasai kekayaan alam dalam pemerintahan yang koruptif. Perilaku koruptif ini sulit dikontrol karena sebagian hasilnya untuk menghidupi jaring-jaring kekuasaannya hingga jauh ke dalam tubuh kepolisian, militer,parlemen dan peradilan.

Ketiga, eksploitasi oleh lembaga-lembaga ekonomi multinasional yang mampu bergerak di lintas negara dan memengaruhi dinamika politik di sebuah negara, termasuk menentukan siapa yang akan berkuasa di negara tersebut.

Ketiga model tersebut intinya memperebutkan kontrol atas sumber daya alam. Orientasi eksploitasi atas sumber daya alam menyebabkan pengabaian pada pengembangan kualitas sumber daya manusia. Maka tidak mengherankan jika hanya ada tiga negara dari sepuluh negara dengan volume kekayaan sumber daya alam terbesar di dunia yang masuk dalam sepuluh negara dengan Indeks Pembangunan Manusia.

Tentu ini sebuah ironi. Dengan demikian memunculkan pertanyaan, dimana posisi rakyat kecil dalam konstelasi pengelolaan sumber daya alam? Jika selama ini tiga model pengelolaan sumber daya alam diatas yang dominan maka jelas rakyat kecil terpinggirkan karena ketidak mampuan memobilisasikan kekuatan untuk turut serta memperebutkan pengelolaan SDA.

Melimpahnya sumber daya alam tidak berkorelasi terhadap kemakmuran rakyat. Pertumbuhan ekonomi yang bersumber pada SDA tidak berkorelasi dengan perbaikan IPM. Menariknya, fenomena tersebut terjadi juga di Blora.

Pertumbuhan ekonomi Blora pada periode 2017 menduduki peringkat tertinggi ke dua secara nasional tetapi IPM nya terendah ke tiga se Jawa Tengah. Apakah kekayaan melimpah Blora dengan minyak buminya, gas alamnya serta kayu jatinya masuk dalam perangkap Resource Curse Theory ?

Jawabannya antara iya maupun tidak bukan hal yang penting. Tetapi strategi untuk mematahkan teori tersebut apakah sudah dijalankan secara sistematis.

Francis Bacon, seorang filsuf Inggris pada abad ke 16 membentangkan gagasan jangka panjang untuk menciptakan kemakmuran yaitu dengan menggantungkan nya pada pengembangan intelegensia, ilmu pengetahuan dan pendidikan.

Pikiran ini secara alamiah merasuki alam bawah sadar masyarakat Inggris bahkan Eropa sehingga dalam satu generasi berikutnya Inggris mengalami revolusi industri yang menjadi tonggak hegemoni ekonomi dan politik ras kulit putih hingga saat ini. Penggunaan kekayaan alam untuk kemakmuran dan pendidikan sebenarnya akan menganalisasi dinamika masyarakat menjadi lebih moderat.

Peristiwa pahit penjarahan hutan yang terjadi tahun 1997 – 2004 sebenarnya merupakan peristiwa penyimpangan sosial karena terlampau jauhnya kontrol atas kekayaan alam dengan keberdayaan rakyat dalam mengupayakan kemakmuran.

Baca Juga artikel kami: https://aryajipangteak.wordpress.com/2017/09/06/blandong-and-the-destruction-of-natural-teak-forest-in-blora-1997-2004/

Keberdayaan masyarakat terhadap akses sumber daya alam dengan demikian sangat bergantung pada political will pemerintah karena kewenangan pengelolaan ada di level itu. Lemahnya intervensi dan pola intervensi yang tidak sistematis dan kontinyu menyebabkan hanya sebagian kecil masyarakat saja yang terlibat. Maka pertumbuhan ekonomi Blora yang meningkat pesat harus disistematisasi agar berkorelasi dengan peningkatan IPM Blora yang masih memprihatinkan.

Arah penggunaan anggaran untuk perbaikan kualitas SDM ditingkatkan agar lebih profesional, kreatif dan kompetitif. Pembangunan fisik memang penting dan hendaknya diarahkan untuk kepentingan ekonomi masyarakat bukan semata-mata monumental dan simbolik.

Dalam sejarah Blora seperti yang dideskripsikan dalam Skripsi Widyasintha Himayanthi, pembangunan fasilitas simbolik semacam Pendopo Kabupaten misalnya bahkan didanai dengan uang pribadi. Hal ini dilakukan oleh Bupati Tirtonegoro (1837-1838) dan Bupati Tjokronegoro III (1886-1912).

Apa yang dapat ditafsirkan dari pilihan tindakan dua Bupati tersebut adalah, tendensi moral sosial yang bersifat individual dapat dielaborasikan dalam kebijakan publik yang murni bersifat formal. Dengan orientasi moral sosial yang kuat perilaku para penentu kebijakan pemerintah akan selalu menjadi solusi bagi kesejahteraan masyarakat bukan menjadi beban. (timkb/Tri Martana/Ahmad Adirin/Widyasintha H.)

[poll id=”3″]