HomeNewsKades dan BPD Dihimbau Jaga Netralitas Kampanye Pemilu 2019

Kades dan BPD Dihimbau Jaga Netralitas Kampanye Pemilu 2019

News Pemerintahan Peristiwa Politik 0 0 likes 1K views share

kabarblora.com – Masa kampanye pemilu 2019 sudah berjalan satu bulan 11 hari sehingga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Blora pun tidak henti-hentinya menghimbau kepada semua Kepala Desa (Kades) dan jajarannya serta Badan Permusyawarahan Desa (BPD) untuk bersikap netral.

Hal itu disampaikan Andyka Fuad Ibrahim, Koordinator Divisi Hukum Data dan Informasi Bawaslu Blora. “Para kades agar tidak memihak atau merugikan peserta pemilu. Ini merupaka larangan dalam kampanye pemilu 2019,” terangnya, Jum’at (2/11/2018).

Menurutnya, secara konstitusi dalam pasal 280 Undang-Undang Pemilu, kegiatan kampanye pemilu dilarang untuk mengikutsertakan kepala desa, perangkat desa dan anggota BPD.

Hal itu dijelaskan kembali dalam Pasal 282 Bahwa pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yg menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa kampanye.

“Netralitas bagi kades ini sangat penting. Mengingat kades mempunyai daya tarik bagi peserta pemilu,” lanjutnya.

Kata dia, jika larangan tersebut dilanggar terdapat sanksi yang cukup tegas. Yakni apabila setiap Kepala Desa yang tidak netral diatur secara khusus pada pasal 490 dan 494.

“Sanksinya dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah,” tandasnya.

Tak hanya itu, larangan kades untuk tidak berpolitik praktis dan berkampanye pada pemilu secara tegas juga diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 29 huruf (g) dan (j).

“Jadi dalam Undang-Undang Desa dijelaskan bahwa Kades dilarang ikutserta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah,” pungkasnya.