HomeJawa TengahKasus Kades Pilang Terkesan Lamban, Forkom Blora Kembali Desak Kejari

Kasus Kades Pilang Terkesan Lamban, Forkom Blora Kembali Desak Kejari

Jawa Tengah News Pemerintahan Peristiwa 0 1 likes 1.6K views share

kabarblora.com —Penanganan kasus dugaan korupsi oleh kepala desa Pilang, Kecamatan Randublatung, di Kejaksaan Negeri Blora yang terkesan berjalan ditempat, menjadi perhatian serius berbagai pihak. Beberapa lembaga yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Blora termasuk didalamnya Forum Komunikasi Masyarakat Blora Selatan (FORKOM BS), Forum Komunikasi Masyarakat Blora Utara (FORKOM BU), Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP), dan Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK), kembali mendesak Kajari untuk segera menindaklanjuti perkara tersebut, Rabu (3/6/2020).

Beberapa perwakilan dari lembaga ini melakukan audiensi dengan Kajari di ruangannya dengan cara tertutup.

Sugiharto, S.H. selaku Ketua Forkom Blora saat dikonfirmasi menegaskan bahwa penanganan kasus dugaan korupsi kepala desa Pilang harus tetap dikawal supaya ada progres lebih lanjut dan naik ke tahapan-tahapan selanjutnya.

“Prinsipnya kita akan kawal terus, kita siap bekerjasama dengan pihak kejaksaan agar kasus ini tetap berjalan dan ini sudah masuk tahap penyelidikan,” tutur Sugiharto.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua JPKP Darda Syahrizal, S.H., M.H. terkait lambannya penanganan kasus dugaan korupsi Kades Pilang.

“Kita akan selalu menanyakan ke pihak kejaksaan, jika sewaktu-waktu dirasa lambat kita akan proses, apabila dirasa kejaksaan tidak profesional kita tetap akan memproses ini, kalau perlu laporkan ya kita laporkan, kalau perlu aksi demonstrasi ya aksi untuk mengawal kasus ini, yang jelas kita sudah mempersiapkan semua saat ini,” ujar Darda.

“Jadi, kasus ini kita tidak main-main, karena memang ini akan menjadi percontohan untuk pemberantasan korupsi di Blora,” tambah Darda.

Sementara itu, Muhammad Adung, SH, Kasi Intel Kejari Blora menjelaskan bahwa pihak kejaksaan tetap bekerja dan kasus ini sudah masuk tahap penyelidikan.

“Kita tetap bekerja semaksimal mungkin walaupun banyak kendalanya. Kita masih tahap penyelidikan, kita komitmen bekerja dengan teman-teman dilapangan,” pungkas Adung.

Sebelumnya pernah diberitakan bahwa kepala desa Pilang juga dilaporkan ke Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah karena dinilai tidak transparan dalam pengelolaan APBDes mulai dari tahun anggaran 2015 sampai dengan 2018.

Facebook Comments