HomeJawa TengahKecewa Ulah LSM dan Kades, Warga Korban Pungli PTSL Lapor Ke Polres

Kecewa Ulah LSM dan Kades, Warga Korban Pungli PTSL Lapor Ke Polres

Jawa Tengah Nasional News Pemerintahan Peristiwa Suara Warga 0 0 likes 3K views share

kabarblora.com – Merasa kecewa dengan ulah sejumlah oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Aliansi Peduli Transparansi dan Kepala Desa Trembulrejo Kecamatan Ngawen, 8 orang warga Desa Trembulrejo mendatangi Mapolres Blora, Kamis (25/10) tadi sekitar pukul 12.00 WIB siang.

“Iya, Mas, kami kecewa dengan pembatalan audiensi secara sepihak yang rencana dilakukan Rabu (24/10) kemarin di Balai Desa Trembulrejo. Padahal kami warga yang berjumlah puluhan sudah meluangkan waktu hingga ijin libur kerja. Karena tidak ada kejelasan pasti untuk itu kita sekarang mau lapor ke Polres,” kata Tumud warga Trembulrejo kepada wartawan ketika ditemui di halaman Mapolres Blora dengan didampingi warga lainnya.

Diberitakan sebelumnya, bahwa ada informasi ketidakhadiran Kades Trembulrejo Ahmad Sucipto di acara audiensi kemarin dikarenakan menghadiri undangan ke pendopo Kabupaten Blora terkait persiapan Hari Pangan Se-Dunia.

“Iya, bila memang benar Kades menghadiri acara di pendopo, kita menyadari. Namun kenapa hingga kemarin siang sampai sore hari juga tidak ada konfirmasi sepatah kata pun dari pihak Kades maupun dari koordinator-koordinator LSM ke warga. Itu yang sangat mengecewakan hati warga,” tandasnya.

Kedatangan warga ke Polres Blora tadi rencana untuk melaporkan indikasi pungutan liar (Pungli) dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2018 di Desa Trembulrejo.

Dari keterangan salah seorang warga, sewaktu dirinya mengurus sertifikat tanah warisan dan hasil pembeliannya, biaya PTSL yang dikeluarkan per sertifikat sebesar Rp 300 ribu dan ditambah biaya Rp 200 ribu guna pembayaran segel. Berbeda dengan biaya PTSL di desa tetangga yaitu Desa Punggursugih yang sebesar 300 ribu rupiah. Seluruh pengeluaran uang warga untuk biaya PTSL tidak diberikan kwitansi sama sekali oleh pihak panitia.

“Saya mengurus empat buah sertifikat dengan biaya per sertifikat 300 ribu rupiah dan satu buah sertifikat biaya 500 ribu. Saya membayar uang 1 juta 200 ribu itu ke Kamituwo Dirman dan 500 ribu rupiah ke Balai Desa. Jadi total biaya mengurus sertifikat kemarin habis 1 juta 700 ribu rupiah. Hingga akhirnya saya terpaksa harus menjual kambing,” ungkap Mardi bin Markum (58) warga Trembul Kulon.

Tidak hanya Mardi, namun menurut warga, bahwa ada sekitar 1.300 pemohon sertifikat di Desa Trembulrejo pada tahun 2018.

“Ada sekitar 1.300-an pemohon pengajuan sertifikat di Desa Trembulrejo. Kalau saya kemarin mengurus sertifikat itu sampai habis 3 juta 100 ribu rupiah. Yang lima buah tersebut segel mau disertifikatkan, dan yang dua sudah punya segel tinggal bayar sertifikat saja. Semuanya pembayaran juga tanpa diberikan kwitansi oleh panitia,” tandas Supriyanto.

Tambahnya, ketika warga menanyakan kwitansi bukti pembayaran, perangkat menjawab: “Kalau gak niyat nggawek yo gak usah (Kalau tidak berniat membuat ya tidak usah),” katanya menirukan perkataan perangkat desa.

Sampai berita ini diturunkan, Kades Trembulrejo Ahmad Sucipto sama sekali belum bisa dihubungi oleh wartawan, terdengar nomer handphonenya aktif namun tidak ada jawaban. (*)

Facebook Comments