HomeNewsKetika Sekda Blora Tolak Honor GTT/PTT Masuk APBD 2020, Begini Kata Wakil Rakyat

Ketika Sekda Blora Tolak Honor GTT/PTT Masuk APBD 2020, Begini Kata Wakil Rakyat

News Pemerintahan Peristiwa Politik 0 0 likes share

kabarblora.com – Niat DPRD Blora membantu kesejahteraan ribuan Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap (GTT/PTT) lewat APBD 2020 ditolak Sekretaris daerah (Sekda) Blora. Pasalnya, tidak ada dasarnya pemerintah memberikan honor kepada para GTT/PTT.

Melalui Ketua Paguyuban Honorer Guru dan Tenaga Kependidikan (Progata) Kabupaten Blora, Arys Eko Siswanto, hal itu disampaikan seusai mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten.

“Alasan Pak Sekda kepada kami adalah tidak ada dasarnya pemerintah Kabupaten Blora membayar kami,” ujar dia, Selasa 23 Juli 2019.

Baca Juga: Kegamangan Rekruitmen Perangkat Desa di Kabupaten Blora

Arys menyebut bahwa Sekda Blora mengada-ngada menolak kesejahteraan GTT/PTT non K2. Kata dia, ada alasan yang menjadi dasar untuk mereka, yakni dari pemerintah Kabupaten Semarang.

“Jika Pemkab Semarang saja bisa, lalu Pemkab Blora bilang tidak bisa, itu artinya tidak ada keseriusan pemerintah memperhatikan dunia pendidikan di Blora,” jelas dia.

Bambang Susilo, Ketua DPRD Blora (Sebelah Kanan)

Sementara itu Ketua DPRD Blora, Bambang Susilo, menyatakan pihak legislatif tidak bisa berbuat banyak dalam memenuhi tuntutan kesejahteraan dari ribuan GTT/PTT se-Kabupaten Blora. Kata dia, yang bisa menyetujui hal tersebut adalah Pemkab Blora.

“Apapun yang kita perjuangkan bersama, mengenai berhasil tidaknya ada ditangan Pak Bupati,” kata dia.

Baca Juga: Ramai SKTM Abal – Abal, Salah Siapa?

Kendati demikian, Bambang tetap akan memberikan masukan-masukan untuk GTT/PTT di Kabupaten Blora agar lebih baik kedepannya.

“Tadi Pak Sekda menyampaikan akan ada uji kompetensi guru-guru honorer. Tapi saya menyarankan untuk sebelumnya dihitung kembali kebutuhan guru di se-Kabupaten Blora. Jika ada sekolah yang perlu digabung karena ketidak-cukupan murid, ya digabung,” kata dia.

Mengenai penganggaran, Bambang menuturkan Kapasitas Ketua DPRD hanyalah sebatas menyarankan. Lebih lanjut, kata dia, yang bisa memerintahkan adalah Bupati melalui Kepala Dinas.

Achlif Nugroho, Wakil Ketua Komisi D di DPRD Kabupaten Blora

Mengetahui hal tersebut, salah satu anggota DPRD Blora Achlif Nugroho merasa prihatin atas pernyataan-pernyataan pemerintah yang selalu mengembalikan persoalan kepada Bupati Blora.

“Keputusan penganggaran tergantung Bupati itu seolah fungsi ‘budgeting’ sudah tidak lagi dimiliki DPRD,” ujar dia selaku Wakil Ketua Komisi D dan juga anggota Badan Anggaran (Banggar), ditulis Rabu 24 Juli 2019.

Baca Juga: LSM Jangan Seperti Singa Lapar Yang Cari Mangsa Aparat Desa

Achlif menjelaskan, berdasarkan Undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang menyatakan bahwa unsur penyelenggara pemerintah daerah bukan hanya ada di Bupati, dan Wakil Bupati namun juga pihak DPRD Blora.

“Saya pikir masalah seperti ini tinggal bagaimana seni berkomunikasi saja,” kata dia.

“Saya akan bersama teman-teman Progata mengawal regulasi yang memungkinkan untuk kesejahteraan teman-teman GTT/PTT,” Achlif memungkasi.

Diketahui, Kabupaten Blora yang merupakan salah satu penghasil Minyak dan Gas Bumi (Migas) terbesar di Indonesia. Sampai saat ini, pemerintah daerah belum bisa memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara umum. Terlebih soal penganggaran untuk ribuan GTT/PTT yang kondisinya jauh dari kata ‘sejahtera’.

“Rata-rata GTT/PTT di Blora itu honornya Rp. 100 ribu sampai cuman Rp. 400 ribu. Tidak lebih dari itu.” Beber Zainal Muttaqin, salah satu guru SD negeri di Kecamatan Jiken, Blora.

Facebook Comments