HomeJawa TengahKrisis Ekologi Menjadi Ancaman, Aliansi Masyarakat Sipil Ingatkan DPRD Provinsi Agar Revisi Penataan Ruang Jateng Berpihak Lingkungan 

Krisis Ekologi Menjadi Ancaman, Aliansi Masyarakat Sipil Ingatkan DPRD Provinsi Agar Revisi Penataan Ruang Jateng Berpihak Lingkungan 

Jawa Tengah Komunitas Nasional News Pendidikan Peristiwa Sosial Suara Warga Wisata dan Budaya 0 0 likes 1.2K views share

Kabarblora.com – Karena revisi Raperda RTRW Jateng rentan praktik transaksi korupsi dan tidak menjawab persoalan krisis ekologi, sekitar 500 orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Penataan Ruang Jawa Tengah yang terdiri dari masyarakat lintas kabupaten seperti dari Pati, Rembang, Blora dan Grobogan menggeruduk kantor DPRD Propinsi Jateng, Rabu (3/10) pukul 10.30 WIB siang tadi.

“Saat ini bola panas perubahan Perda Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Tengah 2009-2029 telah berada di tangan Pansus DPRD Jawa Tengah. Momentum perubahan Perda ini sangatlah rawan praktik transaksi konsesi perizinan dan proyek-proyek infrastruktur. Yang terpenting lagi, Raperda revisi RTRWP Jateng tersebut justru tidak menjawab persoalan krisis ekologi yang mendera Jateng beberapa tahun belakangan ini,” kata Ivan Wagner dari LBH Semarang.

Berdasarkan kajian yang dilakukan Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Penataan Ruang Jawa Tengah, Raperda revisi RTRW rawan mengancam keberlangsungan ekologis Jateng yang sudah melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Krisis ekologi menjadi ancaman bagi masyarakat ke depannya dan nantinya akan berdampak pada pemiskinan, rendahnya kualitas hidup masyarakat Jawa Tengah, krisis pangan, krisis air dan ancaman bencana alam serta konflik sosial yang besar.

“Sing ngrusak alam niku lak sing nyekel pulpen. Nek kados kula lak mung petani. (Yang merusak alam itu kan yang memegang bolpoin (kebijakan). Kalau seperti saya kan hanya petani),” ujar Joko Prianto seorang petani dari Rembang.

Selain alih fungsi kawasan, industrialisasi telah berdampak pada pencemaran terhadap sumber air permukaan. Tambang merusak secara masif mata air dan kawasan tangkapan air seperti karst. Hal tersebut telah meninggalkan konflik penataan ruang yang bertebaran di mana-mana, seperti kasus pabrik semen di Pati, Rembang, Blora maupun Kebumen, kasus PLTU Batang dan Cilacap, kasus tambang diorite di Pemalang, kasus tambang pasir besi di Jepara dan Cilacap, kasus tambang emas di Wonogiri, kasus PLTPB di Banyumas, kasus pencemaran di Sukoharjo dan lain sebagainya.

Koordinator Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Gunretno mengatakan bahwa dalam tahap revisi pembahasan Perda RTRW Jawa Tengah, pihaknya mengharap dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang pembuatannya pernah diperintahkan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, menjadi pijakan atau dasar dalam penyusunan revisi Perda RTRW Jawa Tengah.

“Dalam KLHS ada rekomendasi jelas bahwa tidak boleh ada kegiatan yang merusak Cekungan Air Tanah (CAT). Tapi nyatanya masih ada kegiatan. Di momen revisi ini kami ingin benar-benar mengetahui, bahwa KLHS yang muncul dari perintah kepala negara harus benar-benar jadi pijakan,” kata Gunretno kepada awak media, Rabu (3/10) siang.

Ketua Pansus Perda RTRW Jateng Abdul Aziz mengatakan bahwa sebetulnya tujuan dan arah dari revisi RTRW ini adalah mewujudkan ruang Jawa Tengah yang berdaya saing berbasis pertanian, industri dan pariwisata.Untuk itu terkait dengan masukan dari JM-PPK, Abdul Aziz menyatakan akan mempertimbangkan dan mencoba menerimanya.

“Tentu akan kita bahas di internal pansus. Kebetulan ini disampaikan oleh JM-PPK di menit-menit terakhir setelah semua proses kita lalui. Walaupun sebetulnya kita juga sudah melakukan public hearing,” terangnya.

Namun, berbeda dengan yang disampaikan Pansus, menurut Tim Aliansi, dalam proses revisi RTRWP Jateng ini tidak mementingkan partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi. Hal itu terlihat di mana tidak adanya pelibatan masyarakat yang berpotensi terdampak kebijakan revisi RTRWP Jawa Tengah.

“Tim Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Penataan Ruang Jawa Tengah tidak diberikan informasi ketika mengakses informasi revisi RTRWP Jateng ke Dinas PUSDATARU Jateng. PUSDATARU beralasan informasi tersebut merupakan dokumen yang dikecualikan. Padahal, sebagaimana dalam UU Penataan Ruang, UU Keterbukaan Informasi Publik dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, keterbukaan informasi legislasi dan informasi penataan ruang adalah hal mutlak,” tandas Ivan dari LBH Semarang.

Aksi Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Penataan Ruang Jawa Tengah yang terdiri dari KP2KKN Jawa Tengah, Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK), PERPAG, WALHI Jawa Tengah, YLBHI-LBH Semarang, PATTIRO Semarang, LRC- KJ HAM, FNKSDA Semarang, AJI Semarang, PWYP selesai sekitar pukul 14.00 WIB. (*)

 

Facebook Comments