HomeEkonomi BisnisKrisis Ekologis, Masyarakat Kendeng Kritisi Peraturan Tata Ruang Wilayah Jawa Tengah

Krisis Ekologis, Masyarakat Kendeng Kritisi Peraturan Tata Ruang Wilayah Jawa Tengah

Ekonomi Bisnis Gaya Hidup Jawa Tengah Komunitas Nasional News Pendidikan Peristiwa Politik Sosial Suara Warga Tokoh Wisata dan Budaya 0 0 likes 919 views share

KabarBlora.com – Setelah Rabu (3/10) kemarin ratusan warga Kendeng dari lintas kabupaten seperti Pati, Rembang, Grobogan dan Blora yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Penataan Ruang Jawa Tengah melakukan aksi dan audiensi dengan Pansus di Kantor DPRD Jawa Tengah untuk memberikan tanggapan serta penyikapan terhadap Raperda Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Tengah, Jum’at (5/10) kemarin masyarakat kembali melayangkan surat tembusan berisi Pernyataan Sikap berikut Kajian Tinjauan Dampak Regulasi Raperda Perubahan RTRWP Jawa Tengah. Tak main-main, tembusan ini disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gubernur Jawa Tengah, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.

“Iya, surat tembusan kita layangkan, Mas. Sebelumnya kami merasa perlu untuk menyampaikan bahwa tidak ada kata terlambat untuk perubahan bagi perlindungan, penghormatan dan pemenuhan janji Hak Asazi Manusia. Terlebih lagi, regulasi maupun kebijakan dalam negara demokratis berkedaulatan rakyat sudah seharusnya sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia maupun partisipasi dan persetujuan masyarakat,” kata Ivan Wagner dari LBH Semarang melalui sambungan selulernya, Jum’at (5/10) siang.

Terpisah, Gunretno selaku Koordinator Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK) saat dihubungi wartawan mengatakan bahwa pengiriman surat tersebut dilakukan agar para eksekutif dan legislatif tahu bahwa masyarakat telah merasa ada indikasi kesengajaan yang dilakukan pemerintah dalam pengrusakan lingkungan.

“Peraturan terkait dengan tata ruang wilayah tidak bisa terus begitu saja diparipurnakan. Untuk itu pemerintah terkait saat ini dikirimi surat agar mereka mengerti bahwa sedulur-sedulur Kendeng merasa ada kesengajaan kenapa pemerintah tidak memakai Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai dasar revisi peraturan. Ternyata isi Raperda jelas-jelas masih memperuntukkan kawasan Kendeng sebagai kawasan tambang,” ujar Gunretno.

Dalam 2 lembar surat berisi Pernyataan Sikap dan 16 halaman Kajian Tinjauan Dampak Regulasi Raperda Perubahan RTRWP Jawa Tengah yang berjudul Saatnya Jawa tengah Keluar Dari Badai Krisis tersebut, disampaikan bahwa perihal substansi Raperda tidak merepresentasikan upaya nyata Pemerintah keluar dari krisis ekologis yang saat ini melanda Jawa Tengah. Terlebih lagi, Raperda yang ada justru bermaksud memperluas industrialisasi secara masif yang bertentangan dengan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Jawa Tengah.

“Iya, pemerintah hanya pandai ngomong. Kenyataannya tidak ada satu upaya yang kongkrit yang dilakukan untuk meminimalkan resiko bencana. KLHS ini kan amanat atau perintah Kepala Negara yaitu Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Agustus 2016 lalu di Istana Negara Jakarta. Isinya analisa daya dukung dan daya tampung Pegunungan Kendeng. Dokumen tersebut sekarang sudah selesai dibuat. Hasil KLHS Pegunungan Kendeng ini mestinya digunakan untuk memperbaiki kebijakan, rencana, dan program-program pembangunan yang termuat dalam RTRW dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Jawa Tengah, serta RTRW dan RPJM Kabupaten Grobogan, Pati, Rembang dan Blora. Sehingga dalam jangka panjang terwujud pemanfaatan dan pengelolaan Pegunungan Kendeng yang lestari dan berkelanjutan,” tukas Gunretno.

Menurut JM-PPK, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dibuat sebagai pijakan revisi Perda RTRW. Namun, perubahan RTRW Propinsi Jawa Tengah masih mengakomodir pertambangan di Pegunungan Kendeng Utara dan Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih. Ini bertentangan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pegunungan Kendeng yang berkelanjutan. Dalam KLHS Pegunungan Kendeng Tahap 1 dinyatakan bahwa CAT Watuputih diarahkan menjadi peruntukan tunggal yakni sebagai kawasan lindung dan dalam KLHS Pegunungan Kendeng Tahap II dinyatakan agar Kawasan Andalan Wanarakuti (Juwana, Rembang, Kudus, Pati) maupun Kawasan Andalan Banglor (Rembang dan Blora) diarahkan sebagai sektor unggulan budidaya dan konservasi dan tidak lagi mengakomodir sektor unggulan pertambangan.

“Iya, peruntukan pertambangan yang dalam KLHS Revisi RTRW Jawa Tengah seluas 259.762,19 hektar adalah bertentangan dengan kondisi umum Jawa Tengah yang dalam kondisi krisis ekologis. Yaitu kondisi defisit penyediaan air, buruknya kualitas air, defisit penyediaan kebutuhan bahan pangan, tingginya konflik lingkungan dan tingginya bencana ekologis seperti banjir kekeringan dan tanah longsor di Jawa Tengah,” terang Ivan Wagner.

Untuk itu masyarakat Jawa Tengah merasa perlu mengingatkan bahwa akan tercatat dalam sejarah, di mana penyelamatan keberlanjutan Jawa Tengah dimulai dari kebijaksanaan legislatif dan eksekutif sekalian. Dan bukan sebaliknya di mana kehancuran Jawa Tengah berakar dari dokumen RTRWP Jawa Tengah yang berasal dari kewenangan pemerintah. (*)

 

Facebook Comments