HomeNewsKuasa Gus Dur dan Imlek

Kuasa Gus Dur dan Imlek

News Peristiwa Tokoh 0 1 likes 1.5K views share

kabarblora.com – Perayaan Imlek atau yang juga dikenal sebagai Tahun Baru China memang tidak bisa dilepaskan dari sosok Gus Dur (Abdurrahman Wahid)

Presiden keempat RI yang akrab disapa Gus Dur itu memang punya peran penting, sebab selama era Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto, masyarakat etnis Tionghoa dilarang merayakan Imlek secara terbuka.

Dilansir dari Jurnal ilmiah PEDAGOGY “Ekspose Penelitian Pilihan” terkait Studi Terhadap Pembinaan Kepada Umat Khonghucu di Klenteng Titd Hok Tik Bio Blora karya Nasrulloh, M. Ag.

Pada Zaman Orde Baru dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 477/74054/BA.01.02/4683/95 Tanggal 18 November 1978 antara lain menyatakan bahwa agama yang diakui oleh pemerintah yaitu : Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha, Maka tidak ada peluang/ruang yang diberikan untuk warga negara keturunan Tionghoa untuk menjadi Pejabat. Bahkan yang terjadi di Kabupaten Blora dan juga secara nasional adalah perlakuan diskriminatif sebagai warga negara.

Terkait Diskriminasi yang dirasakan, hal ini terungkap dalam dialog bersama tokoh umat Khonghucu di rumah Roestomo tanggal 23 Juli 2009 meliputi :

1. Pelarangan menggunakan KTP dengan agama Khonghucu untuk membuat KTP harus menggunakan nama agama lain.
2. Tidak di terimanya laporan pernikahan umat beragama Khonghucu oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan diharuskan menggunakan nama agama lain.
3. Pelarangan menggunakan nama dengan nama asli Thionghoa dan wajib mengganti nama dengan nama melayu.
4. Pelarangan menggunakan simbol – simbol budaya Tionghoa misalnya memasang nama tempat ibadah/toko dengan menggunakan huruf China.

Dengan pembatasan tersebut telah berimbas pada mental umat khonghucu terutama pada generasi mudanya. Mereka menjadi tidak percaya diri untuk mengakui dirinya beragama khonghucu dan bagi kalangan tua yang tahu agama khonghucu juga dilanda ketakutan untuk hanya sekedar mengenalkan agamanya. Generasi mudanya banyak yang bersekolah di sekolah – sekolah yayasan Kristen baik Katolik maupun Protestan. Sehingga mereka kemudian mereka lebih mengenal dan memilih Kristen. Dari kalangan tua pun banyak yang berpindah agama terutama agama Kristen Katolik meskipun diantara mereka juga kadang masih ke kelenteng.

Hingga saat ini belum diketahui alasan atau latar belakang Soeharto melahirkan sejumlah kebijakan yang dianggap mendiskriminasi etnis Tionghoa. Ini tentu butuh pembahasan dan diskusi yang sangat panjang.

Baca Juga : Revitalisasi Bangunan Pecinan

Setelah Soeharto jatuh pada 1998, bermacam tradisi dan adat istiadat Tionghoa yang dilarang tidak serta-merta bisa langsung dijalani kembali.

Sejumlah kebijakan diskriminatif terhadap etnis Tionghoa juga masih ada, misalnya kewajiban menyertakan surat bukti kewarganegaraan RI ketika mengurus dokumen kependudukan khusus untuk etnis Tionghoa.

Saat Gus Dur terpilih menjadi presiden hasil pemilihan umum pertama pada era reformasi, sejumlah perubahan dilakukan.

Salah satu momen penting adalah ketika Gus Dur mencabut Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967. Instruksi Presiden itu dicabut dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 pada 17 Januari 2000.

Dilansir dari harian Kompas, Sekretaris Dewan Rohaniwan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Budi Tanuwibowo masih ingat kejadian yang melatarbelakangi pencabutan Instruksi Presiden tersebut. Prosesnya terbilang cepat, malah membuat Budi kaget dengan sikap Gus Dur itu.

“Waktu itu, kami ngobrol sambil berjalan mengelilingi Istana. Gus Dur lalu bilang, oke, Imlek digelar dua kali, di Jakarta dan Surabaya untuk Cap Go Meh. Kaget juga saya,” kata Budi, dikutip dari harian Kompas yang terbit 7 Februari 2016.

Rencana perayaan Imlek dan Cap Go Meh itu tentu saja terhambat Instruksi Presiden Nomor 14/1967 yang saat itu masih berlaku. Namun, dengan spontan, Gus Dur berkata, “Gampang, inpres saya cabut.”

Pencabutan pun dilakukan dengan penerbitan Keppres Nomor 6/2000. Keppres itu kemudian menjadikan etnis Tionghoa mulai merayakan Imlek secara terbuka.

Kemeriahan pun terlihat di perayaan Imlek, yang saat itu ditandai sebagai tahun Naga Emas. Ornamen naga, lampion, dan angpau ikut terlihat terpasang indah di sejumlah pertokoan. Atraksi barongsai menjadikan perayaan Imlek semakin ceria.

Akan tetapi, perayaan Imlek sebagai hari nasional baru dilakukan dua tahun sesudahnya, pada era Presiden Megawati Soekarnoputri.

Megawati menyampaikan penetapan tersebut saat menghadiri Peringatan Nasional Tahun Baru Imlek 2553 pada 17 Februari 2002. Penetapan Imlek sebagai hari libur nasional baru dilakukan pada 2003.

Meski demikian, bukan berarti diskriminasi terhadap etnis Tionghoa hilang. Pada 2004, Gus Dur pun mengakui masih ada ribuan peraturan diskriminatif yang belum dicabut.

“Masih ada 4.126 peraturan yang belum dicabut. Misalnya, soal SBKRI. Itu kan sesuatu yang tidak ada gunanya,” kata Gus Dur dikutip dari harian Kompas yang terbit pada 11 Maret 2004.

“Di mana-mana di dunia, kalau orang lahir ya yang dipakai akta kelahiran, orang menikah ya surat kawin, tidak ada surat bukti kewarganegaraan. Karena itu, saya mengimbau kawan-kawan dari etnis Tionghoa agar berani membela haknya,” ujar dia.

Gus Dur pun berharap semua elemen bangsa memberikan kesempatan kepada masyarakat Tionghoa dalam kehidupan bermasyarakat.

“Mereka adalah orang Indonesia, tidak boleh dikucilkan hanya diberi satu tempat saja. Kalau ada yang mencerca mereka tidak aktif di masyarakat, itu karena tidak diberi kesempatan,” ucap Gus Dur.

“Cara terbaik, bangsa kita harus membuka semua pintu kehidupan bagi bangsa Tionghoa sehingga mereka bisa dituntut sepenuhnya menjadi bangsa Indonesia,” ujar tokoh Nahdlatul Ulama itu.

Atas kebijakan dan pemikirannya yang terbuka, Gus Dur pun mendapat gelar sebagai “Bapak Tionghoa Indonesia”.

Bagi kaum Tionghoa, Gus Dur dinilai telah menghapus kekangan, tekanan, dan prasangka. Pada masa lalu, kaum Tionghoa kerap mendapati stigma buruk, baik dari Pemerintah Indonesia, maupun masyarakat pada umumnya.

Gus Dur juga dinilai telah berjasa menjadikan semua warga negara menjadi setara.

Jika sekarang pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2018, siapa yang Anda pilih ? Vote Sekarang !

  • SUDIRMAN - IDA (56%, 250 Votes)
  • GANJAR - YASIN (39%, 177 Votes)
  • NETRAL/TIDAK MEMILIH (5%, 22 Votes)

Total Voters: 449

Loading ... Loading ...

Facebook Comments