HomeSuara WargaMeretas Arah Baru Usaha Mendapatkan DBH Migas Bagi Blora

Meretas Arah Baru Usaha Mendapatkan DBH Migas Bagi Blora

Suara Warga 0 1 likes share

kabarblora.com – Urgensi Dana Bagi Hasil Migas untuk Blora telah menjadi kesadaran yang makin meluas dan sebagian telah terinstitusionalisasi dengan terbentuknya Aliansi Masyarakat Sipil Blora (AMBS) dengan mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi.

AMBS terbentuk sebagai institusionalisasi atau pelembagaan gerakan masyarakat sipil guna melanjutkan usaha mendapatkan DBH Migas yang selama ini dimotori oleh Pemkab sejak 2012 mengalami kebuntuan.

Jika judicial review ke MK berhasil dan Blora mendapatkan misalnya sekitar 1 trilyun pertahun maka sangat signifikan mendongkrak 50% PAD Blora. Ada banyak sektor strategis kebutuhan masyarakat yang sangat memerlukan tambahan penganggaran, misalnya Honorarium GTT, Stunting, revitalisasi sarana pengairan, pemberdayaan potensi khas Blora dan masih banyak lainnya.

Gerakan masyarakat sipil seperti AMBS secara praksis merupakan alternative reinforcmet sebagai salah satu kanal untuk lepas dari kebuntuan aksi. Ada alternatif lain yang dapat ditempuh misalnya melalui lobi politik ke Presiden maupun DPR oleh koalisi parpol mengingat konfigurasi koalisi parpol pemenang di level pusat relatif sama dengan konfigurasi koalisi parpol pemenang di tingkat lokal Blora.

Selain itu masih ada harapan juga sumbangsih Pemkab untuk mengalokasikan anggaran untuk kegiatan AMBS. Keragaman entitas politik, ormas, LSM dan elemen masyarakat Blora dalam AMBS menunjukkan berjalannya sebuah konvergensi berbasis rasional sehingga mampu menerabas sekat-sekat politis karena berhasil atau tidaknya judicial review tidak dapat diklaim sebagai keberhasilan salah satu partai saja. Jadi orientasi kemaslahatan bagi publik menihilkan orientasi politik.

Tidak adanya insentif politik yang dapat dicapai tetapi pada saat yang sama gerakan tersebut tetap berjalan merupakan modalitas sosial yang penting bagi masyarakat Blora untuk meretas arah baru menemukan alternatif tindakan-tindakan yang terstruktur dan terkonsolidasi guna mendapatkan DBH Migas.

Dalam perspektif teori aksi, konteks hubungan masyarakat dengan pemerintah ataupun antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat menurut George Ritzer posisi AMBS telah menggeser pola tindakan yang semula bersifat tradisional melalui lembaga lembaga formal menjadi pola hubungan yang telah mengandung unsur koersif tetapi basis tindakannya masih mengedepankan pertarungan pada level rasional melalui logika-logika hukum.

Kategori fungsinya masih pada level sebagai interest group. Tetapi fungsi sebagai interest group ini dimungkinkan bergeser menjadi pressure group yang kadangkala menggunakan pendekatan aksi massa untuk menguatkan pesan yang disampaikan. Memang butuh prakondisi dan prasyarat yang berbeda jika menggunakan pendekatan ini. Tetapi sudah ada modalitas ini karena telah ada gejala pergeseran dari kesadaran praksis menuju kesadaran diskursif sebagaimana dalam teori strukturasinya Anthony Giddens.

Kesadaran praksis merupakan kesadaran warga yang bersandar pada praktek yang cenderung normatif lewat lembaga formal. Sedangkan kesadaran diskursif merupakan bentuk kesadaran yang lebih tinggi karena ada pretensi warga untuk memengaruhi dan mengambil sikap terhadap keadaan yang melingkupinya.

Kesadaran diskursif ini perlu ditanamkam lewat proses yang panjang agar mengendap menjadi pola pikir yang secara laten tertanam dalam pikiran warga. Mengingat masih banyaknya potensi Blora yang belum dapat digali dan diberdayakan untuk kemaslahatan bersama maka potensi kesadaran warga bahwa Blora itu kaya harus tetap ditumbuhkan dan dijaga.

 

Penulis: Tri Martana, Bidang Media dan Publikasi MD KAHMI Blora

 

Facebook Comments