HomeNewsMoral Hazard Dalam Jeratan Kasus Pungli UNBK di Blora

Moral Hazard Dalam Jeratan Kasus Pungli UNBK di Blora

News Pendidikan Suara Warga 1 1 likes 2.6K views share

kabarblora.com – Maraknya pemberitaan kasus pungli dalam UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) dapat mendekonstruksikan persiapan UNBK yang tinggal beberapa bulan lagi. Fenomena ini dapat menjadi kontraproduktif terhadap misi penyelenggaraan UNBK yang mengedepankan integritas dan kejujuran sebagai moral hazard substantifnya, bukan semata-mata mengejar tingginya nilai hasil UN (Ujian Nasional).

Prosentase sekolah di Blora pada tahun 2017 termasuk tertinggi di Jawa Tengah tentu menjadi kebanggaan tersendiri. Isu pungli dalam pengadaan komputer untuk UNBK yang akan dibawa ke ranah hukum formal menjadi menarik untuk didiskusikan, apakah penggunaan pendekatan hukum tersebut tepat ? Harus diketahui bahwa moral dan etik bisa mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan hukum formal.

Dalam kajian ilmu Sosiologi, semua tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan kaidah merupakan bentuk penyimpangan sosial tetapi tidak semua penyimpangan sosial dapat dikategorikan penyakit sosial. Itulah sebabnya, menurut Tri Martana guru IPS SMPN 3 Ngawen, “Hati-hati menggunakan pendekatan hukum tanpa melihat kelindan moralitasnya serta belum tentu sebuah penyimpangan harus dihukum jika tidak dalam kategori penyakit sosial. Tidak semua pelanggaran harus difonis salah, harus ditelusuri dulu moral hazard yang melatarbelakangi sebuah tindakan.” Kebijakan keikutsertaaan sekolah di Blora telah berproses sekitar satu tahun.

Bagi sekolah tentu menjadi lebih aman jika komputer yang digunakan semua ditanggung pemerintah. Keberanian sekolah untuk melakukan inovasi pembiayaannya yang dilaksanakan oleh komite sekolah sebagai mitra sekolah sepertinya bisa menjadi muspra dan memukul balik tekad menjalankan UN yang berintegritas.

Perlu komunikasi yang intensif dengan seluruh stakeholder mulai dari komite sekolah sampai Dewan Pendidikan. Masalah-masalah kebijakan pendidikan dapat didiskusikan dahulu risiko-risiko yang mungkin muncul. Bukan hal yang ideal tentu saja jika elemen-elemen tersebut tidak saling bertentangan ketika sebuah kebijakan telah dijalankan.

Ada baiknya pendekatan partisipasi yang antisipatif lebih dikedepankan dari pada berteriak-teriak karena menyangka ada kebakaran. Mungkin perlu redefinisi fungsi-fungsi stakeholder tersebut untuk lebih diperkuat fungsi preventif dan antisipatif di level sebelum kebijakan dijalankan.

Identifikasi adanya indikasi pungli tentu tidak semata-semata dilihat dari legalitas pelakunya mengadakan pungutan. Tetapi apakah unsur memperkaya diri misalnya juga ditemukan sebagai motif atau mansrea nya. Jika ternyata hasil kebijakan tersebut adalah ketercapaian standard UN yang berintegritas, maka apa untungnya memasangkan jeratan pungli dalam fenomena ini ?

Lebih lanjut Tri Martana mengungkapkan, “Sekolah – sekolah sudah niba tangi, jungkir jempalik untuk mencapai UN yang berintegritas lewat UNBK. Jika sekolah sudah melaksanakan UNBK tetapi ujungnya dianggap berunsur kriminal, apa perlu ditinjau kembali kebijakannya? Bukankah itu kemunduran?”

 

Penulis: Tri Martana, guru mapel Sejarah disalahsatu SMP di Blora

 

Jika sekarang pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2018, siapa yang Anda pilih ? Vote Sekarang !

  • SUDIRMAN - IDA (56%, 250 Votes)
  • GANJAR - YASIN (39%, 177 Votes)
  • NETRAL/TIDAK MEMILIH (5%, 22 Votes)

Total Voters: 449

Loading ... Loading ...
Facebook Comments