HomePemerintahanPermasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan Pembangunan Daerah

Pemerintahan Suara Warga 0 0 likes 926 views share

kabarblora.com – Pembangunan daerah terus saja menjadi sorotan publik. Masyarakat yang semakin cerdas kini banyak mempersoalkan kebijakan pembangunan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Kalangan LSM dan organisasi kemasyarakatan dengan kritisnya menyampaikan berbagai kritik terhadap persoalan yang gagal diselesaikan dengan baik oleh Pimpinan Daerah. DPRD dan partai politik dengan sigapnya menyampaikan permasalahan yang belum diatasi oleh Pemerintah dan menjadi problem kehidupan bagi konstituen mereka.

Sebenarnya, demikian banyak pihak-pihak yang melakukan pengawasan kepada kinerja Pemerintah Daerah. Sejumlah institusi pengawasan internal dan eksternal juga bertebaran. Pemerintah Pusat atau Kepala Daerah Tingkat I seperti Gubernur juga melakukan pembinaan kepada daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya masing-masing. Meski demikian, masih saja banyak daerah gagal untuk memberikan bukti bahwa pembangunan di daerahnya secara substansial memberikan keberartian bagi rakyatnya.

Kondisi demikian terjadi karena adanya mismanajemen dalam pembangunan daerah. Pertama, mismanajemen secara mendasar terjadi berupa kesalahan persepsi di kebanyakan pimpinan daerah mengenai konsep pembangunan yang seharusnya diterapkan di daerahnya. Umumnya, hal ini terjadi karena pimpinan daerah gagal untuk melakukan identifikasi masalah daerahnya. Alih-alih menganalisa dengan cermat kondisi daerahnya, kebanyakan justru mengambil model pembangunan yang tidak sesuai hanya karena terpengaruh sukses daerah lain yang tidak identik. Bila toh seorang Bupati memiliki visi-misi dalam kampanye Pilkada, biasanya hanya merupakan bahasa indah yang tidak membumi dengan kondisi realitasnya.

Kedua, dalam perspektif konseptual, pemaknaan pembangunan juga sering disalahpahami hanya sebagai aktivitas pembangunan oleh Pemerintah saja. Padahal pembangunan daerah merupakan suatu usaha yang sistematik dari pelbagai pelaku, baik umum, pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk mengkoordinasikan langkah-langkah secara sinergis, saling ketergantungan dan saling terkait. Sinergi dimaksud harus mencakup segala hal termasuk aspek fisik, sosial-ekonomi, moral-budaya dan aspek lingkungan lainnya sehingga program-program pembangunan yang ada dapat lebih efektif. Pembangunan juga harus dapat menciptakan peluang-peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah yang dapat dimanfaatkan oleh rakyat secara berkelanjutan.

Ketiga, secara lebih khusus, mismanajemen banyak terjadi dalam berbagai aspek manajemen APBD. Pimpinan Daerah sering gagal untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian APBD secara baik. Hal ini umumnya disebabkan oleh rendahnya kompetensi kepala daerah dalam bidang ekonomi dan pembangunan, minimnya komitmen sosial dan akuntabilitas publik, serta kurangnya keterampilan komunikasi politik dalam mengintegrasikan seluruh proses penganggaran. Di banyak daerah, penyusunan APBD saja membutuhkan proses yang lama dengan dominasi masalah politik, sehingga kualitasnya dalam mengarahkan pembangunan menjadi kurang optimal.

Memperhatikan masalah demikian, tentu saja dibutuhkan suatu jalan keluar untuk mengatasi mismanajemen pembangunan daerah. Upaya untuk meluruskan kesalahan-kesalahan ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Intinya adalah, bagaimana kepala daerah sebagai top manager dalam pembangunan daerah ini dapat memainkan peran yang nyata dalam memimpin seluruh lapisan rakyatnya untuk menghimpun potensi daerah dalam sebuah sistem pembangunan daerah yang sinergis. Peran seorang kepala daerah sangat strategis untuk menggugah kesadaran bersama bahwa pembangunan adalah tanggungjawab bersama, harus dilaksanakan bersama dan untuk kepentingan bersama.

Kepala daerah bukanlah seorang manusia super. Ia tidak harus pandai dalam segala hal, tidak harus muncul di setiap aktivitas pembangunan, tidak harus mengawasi segala kegiatan aparatnya. Namun seorang kepala daerah seharusnya memiliki komitmen kuat untuk menjamin bahwa seluruh proses manajemen pembangunan daerah dilaksanakan secara utuh, baik dan sesuai dengan rencana yang dibuatnya. Untuk sampai ke sana, manajemen pembangunan daerah harus dikelola dengan manajemen mondial yang menggabungkan aspek kepemimpinan struktural dan kepemimpinan partisipatif. Dengan demikian segala aktivitas pembangunan akan terbingkai dalam partisipasi publik yang sinergis dengan dinamika politik kedaerahan.

Kita mungkin dapat menyebut nama dari sedikit kepala daerah yang mampu menangani manajemen pembangunan daerah. Hal itu seyogyanya dapat menjadi cermin untuk bangsa Indonesia untuk sampai pada keyakinan bahwa kemajuan daerah bukanlah hal yang mustahil. Semoga.

Penulis : Gunawan S. Pardji, pengamat fiskal, master bidang Kebijakan Ekonomi dari The Australian National University (ANU)

Facebook Comments