HomeSuara WargaPlus Minus Peran Camat-Kades Dalam Rekruitmen Perangkat Desa

Plus Minus Peran Camat-Kades Dalam Rekruitmen Perangkat Desa

Suara Warga 0 4 likes 1.8K views share

kabarblora.com – Diskursus rekruitmen perangkat desa masih menjadi tema menarik. Setidaknya ada dua tema besar di dalamnya, yaitu silang sengkarut atas tafsir landasan yuridis serta persepsi masyarakat pada potensi kerawanan yang muncul.

Silang sengkarut tafsir yuridis pelaksanaan rekruitmen perangkat desa dapat direkonstruksikan dalam bingkai bagaimana status atau posisi desa.

Dalam permendagri no 83 tahun 2015, perda no 6 tahun 2016 serta perda no 10 tahun 2017 , Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum, prakarsa masyarakat untuk mengatur, mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Kepala desa mempunyai wewenang, tanggung jawab dan kewajiban dalam menyelenggarakan rumah tangga desa. Salah satunya adalah wewenang dalam mengangkat perangkat desa.

Baca Juga : Rekruitmen Perangkat Desa;  Antara Persepsi, Resistensi Dan Transparansi

Dalam rekruitmen tersebut Bupati selaku pembina dalam pengawasan yang secara teknis dijalankan oleh camat. Pelaksanaan rekruitmen dilaksanakan paling lambat dua bulan pasca kekosongan jabatan.

Maka rekruitmen perangkat semestinya merupakan peristiwa insidental dan lokal sehingga oleh karenanya berada dalam wewenang dan tanggung jawab kepala desa. Tetapi ada kondisi khusus yang dapat menyebabkan rekruitmen tersebut tidak berjalan dengan baik, misalnya pengaruh pilkades yang imbas politisnya tentu sangat kuat.

Faktor like and dislike dapat menjadi penghalang untuk mendapatkan calon perangkat dengan kompetensi yang sesuai. Untuk itu perlu rekomendasi camat dalam pemilihan perangkat yang telah lolos ujian tertulis.

Maka hubungan Kades-Camat menjadi sangat krusial dan terbuka kemungkian terjadi perbedaan secara diametral dan tidak dapat dipertemukan sehingga rekruitmen dapat diulang. Selain itu yang menjadi tanda tanya adalah apa ukuran yang dijadikan dasar dalam penentuan rekomendasi tersebut?

Secara spesifik juga dapat dipertajam, metode apa yang digunakan untuk memilih calon yang telah lolos ujian tulis. Tidak adanya ukuran ruang lingkup penilaian sebagai dasar pemberian rekomendasi tentu akan mengurangi bobot rekomendasi mengingat hasil tes tertulis memang belum secara optimal memberikan gambaran secara menyeluruh terhadap kompetensi calon perangkat.

Ada aspek yang tidak dapat dinilai melalui hasil ujian tertulis . Dimungkinkan terjadi kesenjangan antara produk tes tertulis dengan kompetensi ideal yang diharapkan.

Baca Juga : Perlukah Tim Pemantau Rekruitmen Perangkat Desa?

Secara implisit rekomendasi dapat difungsikan untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Dengan demikian secara implisit pula dasar pemberian rekomendasi tentu saja adalah melengkapi unsur-unsur kompetensi yang tidak terdeteksi dari tes tertulis.

Biasanya unsur yang tidak terdeteksi tersebut adalah kondisi mental yang berkaitan dengan loyalitas, integritas, etos kerja dan kemampuan bersinergi dalam team work.

Ukuran-ukuran ini umum digunakan untuk menghindari pertimbangan subyektif, tanpa dasar dan kontraproduktif terhadap kepentingan kelembagaan yang bersangkutan. Hanya saja jika subyek yang akan diukur tersebut apakah accountable dan valid jika dilaksanakan dalam konteks proses rekomendasi Camat-Kepala Desa?

Sebenarnya jika pemerintah daerah dan kepala desa menyerahkan totalitas rekruitmen perangkat desa agar dapat menghasilkan calon perangkat yang kompetensinya terukur secara akademis sehingga ada pertanggung jawaban ilmiah yang memungkinkan penerimaan masyarakat rendah tingkat keraguan, penolakan dan resistensinya, maka psikotest merupakan salah satu solusinya.

Jika tidak menggunakan ukuran yang jelas dan dan metode yang tepat maka justru mengonfirmasi persepsi negatif publik bahwa ada standar terselubung dalam rekruitmen tersebut. (timkb)

 

[poll id=”3″]