HomeJawa TengahProtes Raperda Tata Ruang Wilayah Yang Mengancam Kelestarian Peradaban, Masyarakat Kendeng Lakukan Tapa Pepe

Protes Raperda Tata Ruang Wilayah Yang Mengancam Kelestarian Peradaban, Masyarakat Kendeng Lakukan Tapa Pepe

Jawa Tengah Komunitas News Peristiwa Sosial 0 0 likes share

KabarBlora.com – Ratusan masyarakat dari empat kabupaten yaitu Pati, Rembang, Blora dan Grobogan di Rabu (10/10) siang tadi melakukan ritual Tapa Pepe (bertapa di bawah terik Matahari) untuk menuntut keadilan demi kelestarian pegunungan Kendeng yang terancam oleh revisi peraturan tata ruang wilayah provinsi.
“Hama sing jenenge wereng lan tikus niku mangani tanduran, ning nek hama sing niki ora mung tanduran rasan. Hyo mangan tanduran, hyo lemah, hyo omah, hyo uwong, hyo kewan, sak endok-endoke. Ayo dijaga alam lingkungan niki saking hama iku supaya ora ngombro-ombro (Hama yang namanya wereng dan tikus itu memakan tanaman, tapi kalau hama yang ini (Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jateng yang tidak pro-lingkungan, red) tidak hanya memakan tanaman saja. Ya memakan tanaman, ya tanah, ya rumah, ya orang, ya hewan, sampai telur-telurnya. Ayo kita jaga alam ini dari hama itu supaya tidak meluas,” tegas Gunretno, Koordinator JM-PPK (Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng).
Sebelum proses ritual tapa pepe tersebut dilakukan pementasan seni barong-jaranan dan pembakaran kemenyan yang bertujuan untuk mengingatkan dan membuka hati semua orang termasuk para wakil rakyat yang mendukung penghancuran lingkungan.
“Perjuangan dulur-dulur Kendeng ini kan sebenarnya bukan hanya perjuangan untuk masyarakat Kendeng saja, melainkan perjuangan ruang hidup warga Jawa Tengah. Kalau orang Jawa Tengah tidak segera terbuka hatinya, apa akan menunggu seperti (bencana) yang terjadi di Sulawesi,” jelasnya.
Gunretno mengibaratkan, bahwa saat ini proses revisi Perda RTRW adalah padhang ning ora cetha (terang tapi tidak jelas). Padahal hasil rekomendasi KLHS yang diperintahkan Presiden untuk mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah kabupaten, rencana tata ruang wilayah provinsi dengan rencana tata ruang wilayah nasional adalah sudah terang benderang, namun tidak dijadikan sebagai rujukan dan dasar dalam revisi Perda Tata Ruang.
“Itu kan sudah terang benderang. Rencana tata ruang nasional wilayah karst. Kriterianya di pasal 51 dan 52. Pegunungan banyak kerucutnya, banyak aliran sungai bawah tanahnya. Itu memenuhi kriteria RTRWN (Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional). Itu semua kawasan lindung. Kawasan lindung tidak boleh ada tambang,” tukas Gunretno.
Lanjutnya, rencana tata ruang wilayah nasional harus diikuti peraturan yang di bawahnya. Dari semua ini harusnya mengacu pada Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 yang intinya adalah mengacu pada kepentingan rakyat.
“Lah revisi itu untuk kepentingan siapa? Aturan di  RTRW Nasional itu kan jelas, lha kok terlihat samar, berarti memang ini perlu menjadi pemikiran bareng, apakah ini sebuah kesengajaan,” tukasnya.
Gunretno menambahkan, sebuah pijakan aturan sebetulnya sudah jelas dan rakyat Kendeng juga dari dulu terus konsisten serta berkomitmen agar alam pegunungan Kendeng ini selamat, bukan untuk kepentingan pribadi, namun agar langit tetap biru dan udara yang ada tetap sejuk.
“Tapi kok situasinya terus-menerus seperti ini? Apakah benar bahwa rakyat hanya dijadikan alat, dan setelah para wakil rakyat itu berkuasa, mereka lalu dikuasai dan berpihak pada kaum cukong kapitalis. Ya, kami berharap ini bisa membuka hati para pengambil kebijakan,” kata seorang Bapak dengan empat anak keturunan ini.
Terkait statemen pihak-pihak tertentu bahwasanya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah bukan produk hukum, Gunretno menanggapi bahwa KLHS tidak harus dijadikan produk hukum, karena payung hukumnya jelas bahwa dalam membuat produk Perda Tata Ruang itu harus melakukan KLHS.
“Ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup,” terang Gunretno, salah seorang pengikut ajaran Samin Surosentiko ini.
Sedangkan terkait dengan dugaan perevisian Raperda RTRW Jateng ada intervensi pihak-pihak tertentu seperti oknum pemodal atau oknum pemerintah untuk mengegolkan Perda yang sarat dengan kepentingan bisnis tambang bernilai trilyunan tersebut, Gunretno menjelaskan bahwa negara republik Indonesia adalah negara hukum.
“Jadi, intervensi apapun dan oleh siapapun, kalau memang melanggar peraturan, ya hukum harus ditegakkan,” tandasnya.
Setelah JM-PPK menunggu hampir 2 jam di tengah sengatan Matahari namun tim Pansus RTRW Jateng tidak ada datang, Anantha Aji Wicaksono Kabag Humas Setwan Provinsi Jateng mendatangi masyarakat Kendeng dan mengatakan bahwa akan menanyakan ke Pansus terkait.
“Ya, nanti saya akan teruskan ke Pak Azis sebagai Ketua Pansus Perda RTRW, kesanggupannya besok mau menemui JM-PPK jam berapa nanti saya kasih tahu,” ujarnya.
Setelah Gunretno memberikan pemahaman tentang dasar aksi dan perlunya kelestarian pegunungan Kendeng kepada Kabag Humas, sekitar pukul 14.30 WIB aksi untuk sementara dihentikan. Warga menuju kendaraan-kendaraan seperti truk, colt  dan mobil untuk menuju rumah masing-masing. Beberapa warga masih terlihat bergumam syair lagu yang tadi didendangkan.
“Begal dadi pangembating praja, maling kecu macak dadi dewa (Begal menjadi pemimpin pemerintahan, pencuri dan perampok menyamar seperti dewa).”  (*)
Facebook Comments