HomeEkonomi BisnisPTSL Program Kejar Tayang Yang Korbankan Kades dan Masyarakat

PTSL Program Kejar Tayang Yang Korbankan Kades dan Masyarakat

Ekonomi Bisnis Jawa Tengah Nasional News Pemerintahan Peristiwa Politik 0 0 likes 2K views share

KabarBlora.com – Kekisruhan yang terjadi di beberapa desa terkait Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2018 akhirnya mendapat tanggapan dari Ketua Asosiasi Perangkat Desa Indonesia (APDESI) Kabupaten Blora, Agung Heri, Sabtu (27/10) kemarin.

“Sebelum ada PTSL, kita sudah mencoba komunikasi dengan BPN. Dulu masih PRONA. Karena ini program nasional, mestinya harus sejalan. Karena masyarakat juga terbantu terkait dengan pensertifikatan tanah, maka ini harus kita optimalkan. Harus ada koordinasi antar lintas sektor. Termasuk menyikapi kesulitan di tingkat bawah. Bagaimana solusi dan pemahamannya. Tapi sayang, laporan kita itu diterima tapi tidak ada tindak lanjut,” kata Heri Agung sewaktu dihubungi oleh wartawan.

Heri Agung menuturkan, setelah itu PTSL jalan. APDESI tidak dijawil (diikutsertakan), tapi dari Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) langsung ke Kepala Desa. Menurutnya, ketika ada kekisruhan seperti ini, artinya pihak desa belum memahami PTSL sepenuhnya.

“Ada tugas dan kewenangan desa. Apakah pensertifikatan dalam PTSL itu tugas desa atau tugas siapa. Kalau tugas desa maka biaya dianggarkan di APBDes. Tetapi kalau tugas pembantuan maka biaya ditanggung oleh si pemberi tugas,” ujarnya.

Heri Agung menyatakan bahwa apabila ada kegiatan diperbantukan, sepenuhnya biaya ditanggung oleh si pemberi tugas. Biaya cukup atau tidak semuanya kekurangannya yang menanggung adalah si pemberi tugas.

“Pemahaman ini belum utuh, sehingga kadang ada pihak desa yang, nuwun sewu, kami tidak memungkiri, ada kepala desa kok sampai menerima uang biaya PTSL. Ini karena ketidaktahuan, sehingga salah,” bebernya.

Tambahnya, sebenarnya desa tidak ada urusan dengan uang. Kalau biaya kurang, mestinya si pemberi yang mengupayakan atas kekurangan itu. Hal tersebut bisa dilakukan secara swadaya atau beban tersebut ditanggung si pemohon atau masyarakat. Intinya desa menerima secara utuh.

“Belum ditata di depan, tapi program ini sudah jalan. Ini program kejar tayang. Karena dibatasi oleh waktu, jumlah dan sebagainya. Yang terjadi, bukan hanya kades yang menjadi korban, tapi masyarakat juga dirugikan,” ujarnya.

Apa yang disampaikan mendapat tanggapan beberapa koordinator LSM yang tergabung dalam Aliansi Peduli Transparansi. Pada intinya PTSL perlu kajian bersama, bagaimana program bisa berjalan tapi tidak menimbulkan polemik dan salah penafsiran. Apalagi pungutan dan penarikan biaya yang tidak ada dasar hukumnya.

“Akar permasalahan mesti dicari. Kenapa panitia sampai narik 500 ribu? O, karena tidak ada sosialisasi. Dia tidak tahu aturannya. Lha, kenapa BPN tidak melakukan sosialisasi. Ada apa ini?” tukas Rudito Suryawan, Koordinator LSM Pending Mas yang bertempat tinggal di Kedungjenar.

Dirinya melihat bahwa permasalahan yang terjadi di Trembulrejo adalah imbas dari program dan kebijakan yang kurang tepat. Memang perhitungan biaya sebesar Rp 150 ribu menurutnya tidak logis. Karena dalam proses tersebut membutuhkan meterai, pengerjaaan administrasi, saksi pengukuran, dan lain-lain.

Seperti halnya patok. Semisal hanya empat, tapi ketika lahannya bentuknya trapesium, patok bisa jadi delapan atau sembilan. Misal materai disebutkan dua, ternyata masyarakat butuh enam, akhirnya terjadi pembengkakan. Di lapangan, kebutuhan saksi untuk pematokan tentu juga akan mendatangkan para pihak terkait, seperti tanah yang berbatasan dengan Perhutani atau PJKA.

“Desa ra ngarah gelem! Dicakno model piye ae gak nyandak. Ra payu PTSL. Opo meneh mbok kon mbalekno kelebihane. Halah, cara mbok beleh ae gak metu getehe (Desa tidak akan mau! Diterapkan model gimana saja tidak sampai. Tidak laku itu PTSL. Apa lagi suruh mengembalikan kelebihannya. Halah, ibarat disembelih saja tidak keluar darahnya),” tandas Tejo Prabowo, Koordinator LSM Jati Bumi yang bermarkas di Dukuh Karangnongko Desa Buluroto Kecamatan Banjarejo.

Selain kebutuhan administrasi, menurutnya banyak sekali kebutuhan yang ada di lapangan terkait dengan proses PTSL. Apa yang ada di juknis ternyata tidak seperti yang terjadi di lapangan.

“Opo gak mbok ke i mangan? Opo gak mbok ke i rokok? (Apa tidak kau kasih makan? Apa tidak kau kasih rokok?) Bila biaya dibebankan pada masyarakat, maka Bupati harus membuat Peraturan Bupati. Ternyata sampai sekarang Peraturan Bupati itu tidak ada. Terus apa yang menjadi dasar atau pijakan hukum penarikannya,” pungkasnya. (*)

 

Facebook Comments