HomeSuara WargaRamai SKTM Abal – Abal, Salah Siapa?

Ramai SKTM Abal – Abal, Salah Siapa?

Suara Warga 0 0 likes 1.7K views share

kabarblora.com – Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Blora kali ini diramaikan dengan banyaknya pendaftar yang menggunakan surat sakti SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu). Bukan hanya sekarang, hampir setiap tahun dalam penerimaan peserta didik baru banyak pengguna SKTM palsu atau abal – abal.

Bedanya kalau sebelum adanya kuota 20% khusus siswa miskin, SKTM hanya digunakan untuk persyaratan memperoleh beasiswa atau keringanan biaya di sekolah. Kini fungsi SKTM lebih menjanjikan karena berpeluang memperoleh kursi 20% dalam penerimaan peserta didik di sekolah.

SKTM nya tidak ada masalah, hanya status pemilik `surat sakti` tersebut antara layak dan tidak layak yang menimbulkan kecemburuan dalam penerimaan peserta didik baru. Kejadian berulang ini seyogyanya menjadi pembelajaran bagi dinas pendidikan, sekolahan, dan pegawai kelurahan/desa yang merestui SKTM.

Seperti kejadian unik 100% pendaftar yang lolos PPDB di SMK N 1 Blora memiliki SKTM sebenarnya bukanlah menjadi masalah serius yang harus diperbicangkan netizen. Bisa jadi itu adalah kebetulan kondisi para siswa tersebut memang banyak yang tidak mampu.

Hal yang patut dipastikan sekarang adalah keterbukaan sekolah dalam menunjukkan indikator penilaian penerimaan peserta didik baru kepada masyarakat. Hal ini adalah tanggungjawab sekolah dalam menjawab keresahan masyarakat dalam PPDB. Keterbukaan ini dapat menjadi ukuran lemah atau tidaknya sistem birokrasi administrasi dalam lini kecil di sekolah yang bersangkutan.

Bagi pegawai kelurahan/desa apabila akan mengeluarkan SKTM harus melihat kondisi keluarga tersebut berdasarkan kondisi kelayakannya. Mengenai peserta PPDB dengan SKTM palsu buatan sendiri perlu ada tindakan pemberian sanksi yang dapat dibahas Dinas Pendidikan dan Sekolahan. Seperti contoh pada kasus di salah satu kampus ternama di Semarang, pada pelanggaran SKTM palsu mahasiswa tersebut diberikan pilihan keluar dari kampus atau membayar UKT tertinggi. Kondisi pemberian SKTM yang bebas ini turut menjadi gambaran lemahnya sistem birokrasi khususnya bagian administrasi dalam kontestasi tingkat kelurahan/desa.

Perihal kasus yang berulang seperti ini turut memprihatinkan, karena menunjukkan mentalitas dari sebagian masyarakat kita memilih mengaku sebagai warga miskin tidak sesuai dengan kondisinya. Bisa dibilang penanaman karakter yang ada ketika pendidikan yang ditempuhnya selama ini tidak sepenuhnya merasuk dalam jiwanya. Jikalau mentalitas negatif ini berlanjut, dapat berimplikasi di masa depan dikarenakan mereka para siswa adalah yang akan menduduki dalam kursi pemerintahan akan sangat memungkinkan melakukan kecurangan yang sama dalam administrasi layaknya SKTM.