HomeJawa TengahRekruitmen Perangkat Desa;  Antara Persepsi, Resistensi Dan Transparansi

Rekruitmen Perangkat Desa;  Antara Persepsi, Resistensi Dan Transparansi

Jawa Tengah Suara Warga 2 2 likes 1.9K views share

kabarblora.com – Info pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Blora dengan cepat bergulir dan di banyak komunitas menjadi trending topic bersamaan santernya informasi pemberitaan tentang perhelatan demokrasi menjelang Pilgub Jateng 2018. Dalam ranah publik, sebuah wacana yang telah beredar akan menjadi milik publik, termasuk di dalamnya produksi tafsir yang berkembang atas wacana tersebut khususnya terkait rekruitmen Perangkat Desa di Kabupaten Blora.

Pesan khusus pernah disampaikan oleh anggota Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Blora dalam situs resmi dprd-blorakab.go.id, Hj. Siti Nur Chanifah, S.Pd.I untuk semua masyarakat Blora yang berminat mengikuti seleksi perangkat desa.

Foto : http://dprd-blorakab.go.id/

“Jangan sampai terkecoh dengan tipuan. Karena kebiasaan (cara berpikir) lama, yang dekat dengan Kadesnya, atau memberi sekian-sekian, akan menjadi jaminan untuk lolos seleksi perangkat desa,” ujarnya

Menurutnya, jaman sudah berubah, regulasi pun sudah diubah untuk benar-benar memperhatikan kompetensi calon perangkat yang akan diuji. Cara-cara lama pun sudah ditinggalkan. Karenanya ia mengimbau untuk masyarakat yang ingin jadi perangkat desa harus benar-benar meningkatkan kemampuannya untuk bisa lolos seleksi.

“Aturan sekarang kan, regulasinya sudah baru. Harus sesuai dengan kemampuan, (karena) ada tesnya. Artinya mekanisme (penerimaan perangkat desa) sudah ditata sedemikian rupa. Sehingga bahasa-bahasa siapa yang dekat itu yang disuka tidak berlaku lagi,” jelasnya.

Dari kutipan yang disampaikan oleh Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Blora Hj. Siti Nur Chanifah, S.Pd.I, tim kabarblora.com berusaha memberikan gambaran umum perihal Perda Kabupaten Blora Nomor  10 Tahun 2017 tentang  perubahan atas perda Kabupaten Blora nomor 6 tahun 2016 tentang Perangkat Desa dan mekanisme pelaksanaan menjadi obyek yang dikupas habis dengan tingkat pembacaan dan kemampuan pemahaman yang heterogen.

Inilah fenomena yang harus dicermati di era keterbukaan informasi yang menguatkan adagium bahwa sebuah produk perundangan lahir tidak dalam ruang hampa melainkan pasti punya keterkaitan dengan dinamika sosial masyarakat dan sistem yang melingkupinya.

Latar belakang lahirnya perda tersebut beserta mekanisme pelaksanaannya sebenarnya menjadi tema yang menarik apa lagi jika dilihat dari peluang kemungkinan terdapat kontradiksi dengan peraturan lain di atasnya.

Juga sejauh mana isi perda tersebut telah memenuhi aspirasi di akar rumput sebagai basis sosiologisnya. Tetapi counter terhadap sebuah produk hukum akan lebih produktif jika diproses dalam jalur hukum juga. Tentu saja ini akan memakan waktu lama dan masyarakat bahkan para pemerhati kebijakan di Blora belum tentu familliar dengan proses-proses semacam ini.

Maka yang lebih berkembang kemudian adalah pembentukan persepsi publik atas fenomena pengisian perangkat desa tersebut. Dalam dinamika politik, persepsi merupakan produk dari informasi yang diterima dan kemudian di olah berdasarkan nalar dan diskursus yang menempanya untuk kemudian menjadi sebuah opini, respon dan menentukan pilihan tindakan yang akan diambilnya.

Hal ini sesuai dengan teori strukturasinya Anthony Giddens yang menyatakan bahwa setiap individu mempunyai peran dalam perkembangan masyarakat yang melingkupinya, tanpa harus dipilah besar kecilnya peranan tersebut. Maka disinilah pentingnya persepsi publik. Publik membutuhkan transparansi untuk membantu membentuk pola pikir yang obyektif dan jujur sehingga dapat menghasilkan sebuah kontrol sosial dalam bentuk kritik yang konstruktif.

Tergerusnya kepercayaan publik seringkali disebabkan oleh proses yang tidak transparan sehingga menghasilkan informasi sebagai basic of adjustment yang tidak obyektif. Hal ini sangat mudah untuk memicu dan meniupkan isu negatif terhadap sebuah kebijakan. Oleh karena itu diperlukan sebuah sub sistem dengan kredibilitas yang tinggi sebagai wadah untuk mengkonfirmasi atas isu negatif yang berkembang.

Mekanisme semacam ini penting sebagai sebuah tindakan preventif untuk mengatasi sekaligus mendeteksi potensi kerawanan baik sebelum maupun setelah proses rekruitmen perangkat desa. Minat masyarakat yang demikian tinggi untuk mengikutinya dan pada saat yang bersamaan menguat pula persepsi publik adanya permainan uang dan kroniisme dalam proses tersebut.

Oleh karena itu, persepsi seperti ini yang sudah berkembang dapat dijawab dengan tingginya kredibilitas hasil penilaian dan tentu saja dilakukan oleh lembaga dengan tingkat kredibilitas yang tinggi pula atas serangkaian ujian yang dijalani para pendaftar. Blora pernah melakukan penilaian tes secara terbuka dihadapan publik  dan tidak menimbulkan persepsi negatif publik. Proses penilaian yang tertutup cenderung menimbulkan prasangka sehingga produk dari hasil penilaiannya dapat memicu resistensi ditengah masyarakat.

Kadangkala resistensi masyarakat bersifat pasif, tetapi ketika mendapat momentum yang tepat akan menjadi sebuah amunisi baik dalam momentum kontestasi politik pada pilbup, pilgub maupun pilih bahkan dalam momentum pilkades sekalipun. Itulah sebabnya, persepsi negatif dalam rekruitmen perangkat harus direspon secara konstruktif mengingat besarnya antusiasme masyarakat.

Lebih dari itu, pemerintah daerah Kabupaten Blora dan desa akan mendapatkan calon perangkat desa yang kompeten jika prosesnya juga diampu oleh lembaga yang berkompeten. Blora wis wayahe kuncara adalah tempat persemaian perangkat desa dengan mental dan prestasi juara. (timkb/Ahmad/TM/Riza)

Facebook Comments