HomeNewsSinergi Dan Solusi Permanen Untuk Akselerasi UNBK di Blora

Sinergi Dan Solusi Permanen Untuk Akselerasi UNBK di Blora

News Pendidikan 1 2 likes 1.3K views share

kabarblora.com – Pro kontra terhadap pilihan model dalam inovasi pembiayaan pengadaan komputer oleh komite sekolah mungkin segera menemukan klimaks bahkan bisa juga anti klimaks terhadap cita-cita melaksanakan UN yang berintegritas melalui UNBK.

Pro kontra bukan sesuatu yang haram dalam sistem besar demokrasi. Tetapi pro kontra tersebut hendaknya dalam bingkai sebagai upaya yang kontributif terhadap pencapaian tujuan yang diinginkan yaitu pelaksanaan UNBK  sebagai bagian mewujudkan pendidikan yang berintegritas.

Singgih Hartono sebagai pribadi maupun dalam kapasitas sebagai Sekretaris Dewan Pendidikan kabupaten Blora menjelaskan, “UNBK sangat penting untuk mendorong siswa rajin belajar. Ketika Dinas Pendidikan berani  memutuskan Blora menjalankan UNBK, resikonya harus berani mengupayakan pembiayaannya.” Tegasnya.

Singgih Hartono juga menjelaskan  bahwa pengadaan barang untuk pendidikan dasar merupakan tanggung jawab pemerintah. Komite Sekolah diijinkan menggalang dana tetapi tidak dengan memungut ke dalam sekolah. Harus kreatif mencari sumber dana, misalnya ke alumni, perusahaan swasta maupun BUMN melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR) nya.

“Seperti yang dilakukan Luluk Wilujeng seorang kepala sekolah di pulau Bali yang kebetulan berasal dari kecamatan Ngawen yang berhasil menjaring CSR Hotel Alilla untuk membantu sebagian pembiayaan di sekolahnya” lanjutnya dalam percakapan cerita Singgih hartono selaku Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Blora dengan tim kabarblora.com, Ahmad.

Kunjungan tim kabarblora.com (Ahmad) di kediaman Singgih Hartono (21/01) selaku Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Blora Menyampaikan Beberapa Pendapat, Sorotan, Gagasan, dan Solusi Agar Dunia Pendidikan di Kabupaten Blora lebih Baik. (Foto: Kabar Blora)

Penggunaan skema pembiayaan melalui CSR merupakan skema yang aman dari jeratan hukum tetapi bagaimana implementasinya dalam konteks Blora ?

Dalam dialog lain dengan Tri Martana, guru SMPN 3 Ngawen mengatakan skema pemanfaatan CSR dari perusahaan untuk sekolah sesuatu hal yang baru. Diperlukan diseminasi ke sekolah-sekolah karena belum tentu setiap sekolah memahami proses-proses untuk mendapatkan CSR. Apalagi jumlah perusahaan swasta dan BUMN di Blora sangat terbatas.

“Mungkin komite sekolah dapat mendirikan sebuah badan hukum baik yang bersifat karitatif maupun ekonomi untuk menyerap potensi-potensi kedermawanan masyarakat di sekitar sekolah.” ungkapnya.

Baca juga : Moral Hazard Dalam Jeratan Kasus Pungli UNBK di Blora

Solusi permanen untuk menjembatani keterbatasan kemampuan daerah menjadi penting seiring dengan keinginan mulia melaksanakan akselerasi UN yang berintegritas dengan UNBK.

Permasalahan yang muncul dalam isu pungli dalam pengadaan komputer UNBK salah satunya disebabkan tersumbatnya komunikasi untuk melakukan sharing konsep-konsep model penggalian sumber dana ditengah keterbatasan kemampuan penganggaran. Sesuatu yang akan sangat kontraproduktif dan akan menyebabkan stagnasi jika keterbukaan antar semua komponen yang berkaitan dengan dunia pendidikan.

Keterbukaan sangat penting untuk menghindari asimetry information. Informasi yang asimetris berpotensi melahirkan moral  hazard untuk merugikan pihak lain demi kepentingan sendiri.

Tidak ada salahnya jika sinergi semua stake holder yang berkaitan dengan pendidikan ditata kembali. Musyawarah,mufakat dan gotong royong merupakan model sinergi yang telah lama menjadi identitas otentik masyarakat kita. Maka proses sinergi itu pastinya jauh dari kata mustahil. (timkb)

[poll id=”3″]