HomeGaya HidupTak Diakomodir Pansus Tata Ruang, Masyarakat Kendeng Kembali Datangi DPRD Semarang

Tak Diakomodir Pansus Tata Ruang, Masyarakat Kendeng Kembali Datangi DPRD Semarang

Gaya Hidup Jawa Tengah Komunitas Nasional News Pendidikan Peristiwa Politik Sosial Suara Warga 1 0 likes share

KabarBlora.com – Karena tidak diamokodirnya tuntutan warga yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK) setelah berulang kali melakukan aksi dan audensi di kantor DPRD Jawa Tengah, Kamis (11/10) siang tadi masyarakat pegunungan Kendeng kembali mendatangi kantor dewan untuk menyampaikan tuntutannya memberikan masukan kepada Pansus terkait revisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jawa Tengah.

“Kami meminta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pegunungan Kendeng seperti yang telah diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo dijadikan pijakan dasar dalam revisi tersebut. Konflik sumber daya alam di Pegunungan Kendeng dari tahun 2006 sampai sekarang ini harus menjadi isu strategis dalam revisi tersebut,” tandas Gunretno selaku Koordinator JM-PPK.

Menurut Gunretno, apa yang disampaikan oleh JM-PPK ini mengacu pada Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan dalam Pasal 17 bahwa KLHS wajib dijadikan dasar kebijakan rencana program termasuk RTRW. Selain itu, apabila daya dukung dan daya tampung lingkungan telah terlampaui, maka usaha kegiatan pertambangan tidak diperbolehkan lagi.

Sementara itu dalam sesi audiensi, Ketua Pansus Raperda Revisi RTRW DPRD Jateng Abdul Azis mengatakan bahwa di RTRW harus menyebutkan potensi wilayah yang ada.

“Seperti di Pati itu ada potensi tambang, eh, ada potensi karst batu kapur yang punya nilai purbakala, dan lain sebagainya. Itu harus disebutkan,” ujar Abdul Aziz.

Menurutnya, yang masih berbeda itu soal Kendeng di Rembang. Apakah Cekungan Air Tanah (CAT) itu bisa ditambang atau tidak bisa ditambang. Apakah CAT itu halal ditambang atau haram ditambang menurut peraturan yang ada.

“Rembang yang kawasan CAT itu, yang tidak masuk Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK). Tapi konon ada potensi KBAK, tapi belum diputuskan. Lha monggo dipun gugat. (Lha silahkan digugat). Produk Keputusan Menteri ESDM itu silahkan digugat kalau memang berbunyi boleh ditambang. Wong ada aturan lain yang lebih tinggi kok, misalnya gitu, bahwa ini tidak boleh ditambang. Sementara ini, sampai detik ini yang kami tahu, yang CAT di Rembang itu boleh ditambang,” kata Abdul Azis.

Terpisah, Koordinator aksi Suharno ketika dikonfirmasi oleh wartawan menyatakan bahwa hasil rekomendasi KLHS Kendeng ada pada semua kabupaten di wilayah Pegunungan Kendeng, di antaranya adalah Kabupaten Rembang , di mana Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai KBAK sebagai kawasan Lindung Geologi, Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah diterbitkan dan berlokasi di CAT Watuputih dan sekitarnya, untuk tidak diperpanjang.

“Selain itu ada rekomendasi perlu dilakukan moratorium penerbitan IUP baru pada seluruh kecamatan, kecuali penambangan terbatas dapat dilakukan di Kecamatan Lasem khusus untuk gypsum, tanah liat dan andesit. Dan perlu dilakukan rehabilitasi lahan bekas tambang dan lahan kritis di seluruh kecamatan agar daya dukung lingkungan kembali pulih,” jelas Suharno yang kerap dipanggil Herno Joyo ini.

Harno kembali menerangkan, bahwa seperti rekomendasi KLHS untuk Kabupaten Pati, JM-PPK memberikan poin-poin masukan ke Pansus di antaranya kecamatan yang termasuk dalam Pegunungan Kendeng Utara seperti Sukolilo, Kayen, Tambakromo, Winong, Pucakwangi, dan Jaken harus dijadikan kawasan resapan air. Luasan KBAK 2014 harus dipertahankan keberadaannya. Sedangkan luasan yang hilang (dalam KBAK 2005) seluas 4.622 Hektar (Ha) harus dikembalikan luasannya sesuai dengan yang dahulu.

“Selain itu, kawasan resapan air di Kecamatan Sukolilo, Kayen dan Tambakromo harus dijadikan kawasan budidaya yang dapat mempertahankan fungsi resapan. Begitu juga, terkait IUP yang telah diterbitkan dan berlokasi di Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) untuk tidak diperpanjang dan moratorium penerbitan IUP baru harus dilakukan,” imbuhnya.

Selain Kabupaten Rembang dan Pati ada pula rekomendasi KLHS untuk Kabupaten Grobogan yang menjadi masukan JM-PPK ke tim Pansus RTRW Jateng. Di antaranya yaitu KBAK Sukolilo di Grobogan seluas 11.220 Ha dipertahankan keberadaannya, peruntukan kawasan resapan air di seluruh kecamatan menjadi kawasan budidaya yang dapat mempertahankan fungsi resapan (kehutanan, perkebunan, dan pertanian), IUP yang telah diterbitkan dan berlokasi di KBAK untuk tidak diperpanjang dan moratorium penerbitan IUP baru dilakukan di semua kecamatan.

“Tidak hanya itu, untuk Kabupaten Blora pun juga, seperti melakukan penetapan kecamatan Blora, Jepon dan Bogorejo yang bertepian dan sebagian terletak dalam CAT Watuputih sebagai kawasan imbuhan air dengan pemanfaatan lahan terbatas untuk peruntukan budidaya yang tidak mengubah lansekap dan mampu mempertahankan fungsi imbuhan dan resapan air (hutan produksi dan pertanian) ,” tukas Harno.

Selain itu dalam pernyataannya, JM-PPK juga menuntut bahwa IUP di Kecamatan Blora, Jepon dan Bogorejo yang terletak di dalam CAT Watuputih yang telah habis masa berlakunya untuk tidak diperpanjang. Perlu dilakukan moratorium penerbitan IUP baru di Kecamatan yang menunjukkan indikasi penurunan air, rehabilitasi lahan bekas tambang dan lahan kritis lainnya di seluruh kecamatan.

Menurut LBH Semarang yang bersama dengan JM-PPK tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Penataan Ruang Jawa Tengah, yang harus diubah dalam substansi dari Raperda Revisi RTRW Jateng khusus mengenai Pegunungan Kendeng Utara dan kaitannya tentang Pertambangan di Jawa Tengah, yaitu Perubahan pada Pasal 9 ayat (2) Raperda Perubahan RTRWP Jateng yang mengatur “Strategi pengembangan kawasan budidaya dengan memanfaatkan potensi sumberdaya mineral tambang”, dihapuskan. Selain itu juga mesti ada perubahan pada Pasal 17 ayat (4) Raperda Perubahan RTRWP Jateng yang mengatur sektor unggulan pertambangan pada semua WP dihapuskan.

“Iya, untuk penambahan klausul pada Pasal 20 B huruf b, yang mengatur tentang “transportasi jalan khusus berupa pengembangan jalan dan fasilitasnya dari dan menuju (huruf b) kawasan pertambangan”, dihapuskan. Perubahan pada Pasal 79 huruf a dan Pasal 80 Raperda Perubahan RTRWP Jateng yang mengatur Kawasan Pertambangan mineral logam, bukan logam, batuan dan batubara, dihapuskan,” kata Ivan Wagner dari LBH Semarang.

Menurutnya, Pasal 103 Peraturan Daerah yang lama di mana mengatur pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi Kawasan Karst Sukolilo, Kawasan Karst Gombong, dan Kawasan Karst Wonogiri harus dipertahankan.

Dalam kajiannya, JM-PPK melihat bahwa penetapan pertambangan yang dimuat dalam revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah dalam pasal 80 wilayah Kabupaten Grobogan , Pati, Blora dan Rembang masih dimasukan dalam kawasan pertambangan. Selain itu belum dimasukannya CAT Watuputih Rembang sebagai kawasan lindung karst dalam draft revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah pasal 6. Hal ini membuktikan bahwa hasil rekomendasi KLHS Pegunungan Kendeng tidak dijadikan sebagai dasar pijakan dalam revisi tersebut.

“Oleh karena itu, dipandang penting untuk segera diambil langkah-langkah darurat, konkrit, terencana dengan baik dan sistematis untuk mencegah lebih jauh kemerosotan ekosistem Pegunungan Kendeng agar bencana ekologis bisa terhindar,” kata Gunretno. (*)

Facebook Comments