HomeKomunitasUtak-Atik Anggaran Covid-19, Bisakah Menyambung Perekonomian Warga?

Utak-Atik Anggaran Covid-19, Bisakah Menyambung Perekonomian Warga?

Komunitas News Suara Warga Tokoh 0 0 likes 362 views share

kabarblora.com – Anggaran pencegahan virus corona Covid-19 Kabupaten Blora, Jawa Tengah, menjadi alternatif sumber dana yang cukup besar jumlahnya untuk dibagi ratakan kepada warga. Baik penanggulangannya dalam bentuk pencegahannya, maupun untuk bentuk menyambung perekonomian warga yang terdampak.

Sebab, sadar tidak sadar kondisi warga saat ini sedang terpukul. Terbukti aktifitas kebanyakan orang kini menjadi serba susah dan keluar rumah pun kini diimbau untuk dirumah saja atau physical distancing.

Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM)

“Dilaunching Pemkab Blora kemarin ada Rp16 Miliar peruntukan Covid-19. Apabila ditambah anggaran KPU, Bawaslu, BUMD dan dari dinas-dinas terkait tentunya bisa untuk membantu warga di tengah situasi wabah penyakit ini,”  kata Eko Arifianto, Koordinator Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) kepada kabarblora.com, Minggu (5/4/2020).

Adanya realokasi anggaran itu, lanjut dia, tentunya harus disesuaikan aturan. Antara lain dengan mengacu dasar hukum Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020, Surat edaran Menteri Keuangan nomor S-247/MK.07/2020, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 1 Tahun 2020.

“Untuk itu kami mendesak Pemkab Blora agar mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada dan jangan sampai tidak tepat sasaran, sehingga masyarakat juga jadi bingung cari pemasukan di situasi zona wabah virus ini,” kata Eko yang akrab disapa Kotak.

Diketahui, Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) sebagai salah satu dari 50 lembaga dan organisasi yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Bantu Rakyat (KOBAR) Jawa Tengah, pihaknya menilai Kabupaten Blora adalah kota yang kaya dan melimpah hasil buminya dibanding daerah lain.

“Blora adalah kabupaten yang kaya akan hasil hutan, minyak, gas serta hasil lainnya. Terlalu kecil APBD untuk penanggulangan wabah Covid-19,” ujarnya.

Disampaikan, meskipun kondisi Kabupaten Blora saat ini belum ada warga yang dinyatakan telah terpapar positif Covid-19. Sebagai bentuk kesigapan, perlu kiranya pemerintah juga melakukan penggelontoran dana Covid-29 untuk jaring pengaman sosial berupa sembako dan lainnya.

Terkait hal itu, Eko menekankan, Pemkab Blora sebisa mungkin menghindari monopoli suplier tunggal.

“Janganlah mencari kesempatan dalam kesempitan. Sebisa mungkin distribusi pengadaan bantuan diserahkan kepada masing-masing badan usaha milik desa (BUMDes) untuk mencari kebutuhan bahan pokok, terutama bisa diambil dari stok yang ada di pasar desa, kecamatan atau masyarakat lokal,” Ucapnya.

Facebook Comments