HomeNewsWarga Cepu Merasa Dibohongi Pemkab Blora Soal Sertifikat Tanah

Warga Cepu Merasa Dibohongi Pemkab Blora Soal Sertifikat Tanah

0 0 likes

Bagikan

kabarblora.com – Berlangsungnya aksi unjuk rasa ribuan warga Cepu memblokade jalan raya nasional penghubung Blora – Bojonegoro pada hari senin (11/3), lantaran merasa dibohongi Pemkab Blora soal status sertifikat tanah yang mereka tempati.

Diketahui, warga berasal dari Desa Wonorejo, Desa Tegalrejo, Desa Sarirejo dan Desa Jatirejo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Cepu yang sejak 2011 tanahnya telah bersertifikat atas nama pemkab Blora.

“Sertifikat tanah Wonorejo dan sekitarnya telah terbit tanggal 12 September 2013. Salah satu sertifikat bernomor 00074 terbit sertifikat Hak Pakai untuk lokasi yang digunakan Pondok Pesantren Al Muhammad,” Kata Muhammad Husaini Pengasuh Pondok tersebut.

Menurutnya, luas tanah 285.091 meter persegi masuk dalam kawasan pemukiman penduduk. Sedangkan luas lahan yang menjadi pemukiman warga seluas 81,8 hektar. “Lahan ini tiba-tiba menjadi milik perhutani dan kemudian di tukar guling dengan Pemkab Blora. Padahal warga sudah menempati puluhan tahun secara turun temurun,” bebernya menceritakan.

Diungkapkan, pada tahun ’90 an pernah ada surat dari Bupati Blora terdahulu supaya warga mempersiapkan untuk menyertifikatkan tanah yang ditempati. “Tapi sampai sekarang belum bisa juga,” ucapnya.

Gus Husain, sapaan akrabnya, justru mempertanyakan adanya orang kuat yang bisa memiliki sertifikat hak milik atas tanah di kawasan tersebut. Hanya saja dirinya enggan menyebutkannya. “Pokoknya adalah, termasuk pengusaha,” tandasnya.

Dirinya juga mempertanyakan alasan tanah tersebut tidak bisa disertifikatkan warga menjadi hak milik. “Kalau mereka bisa, kenapa rakyat kecil tidak bisa,” ujarnya.

Sementara, Koordinator umum Aksi yang dinamai dengan sebutan Sebelas Maret (Semar), Harpono, menyampaikan sudah bertahun-tahun warga dibola pingpong untuk mendapatkan status hak milik atas tanah yang ditempati. “Selama 7 tahun, sejak 2011 kami sudah sering melakukan audiensi dengan Pemkab Blora. Sampai 6 kali. Lalu di tahun 2012 melakukan audiensi dengan DPRD dan Bupati yang menjanjikan akan memproses tuntutan warga,” kata Harpono disebelah gus Husain.

Kemudian tiba-tiba muncul sertifikat atas nama Pemkab Blora tahun 2013. “Kami merasa dibohongi. Padahal kami sudah berjuang agar tanah itu menjadi hak milik pribadi kami,” tandasnya.

Kondisi itulah yang melatarbelakangi warga di empat kelurahan melakukan demo hari ini. Apabila aksi tidak direspon pemerintah, pihaknya mengancam akan melanjutkan dengan aksi unjuk rasa lebih besar hingga kepada Presiden.

Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Blora, Purwadi Setiyono, menyatakan tidak mudah menjadikan tanah hasil tukar guling dengan Perhutani itu diproses menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM). “Prosesnya rumit,” tandas mantan Camat Cepu saat dihubungi wartawan (ams).

Facebook Comments