HomeSuara WargaApakah Masyarakat Blora Masih Ingat Kepada Pram?

Apakah Masyarakat Blora Masih Ingat Kepada Pram?

Suara Warga Tokoh 1 0 likes 1.9K views share

kabarblora.com – Sekitar tahun ajaran 1970/1971, paman saya yang menjadi sinder Perhutani di Japah, tidak begitu jauh dari Ngawen, mendaftarkan saya ke SMA Negeri Blora. Sekarang, ya, SMA Negeri 1 Blora. Apa yang dikatakan paman saya? Di Blora ini banyak lahir orang-orang pandai.

Saya diam saja. Lama kelamaan, saya paham apa yang dikatakan paman saya. Dari daerah Blora inilah lahir seorang penulis terkenal Indonesia, Pramoedya Ananta Toer.

Baca Juga : Miris ! Fakta Pramoedya Ananta Toer Tokoh Blora yang Menderita di Pulau Buru

Minggu pagi, 30 April 2006, saya mendengar nama Pramoedya Ananta Toer, salah seorang pujangga besar Indonesia itu disebut-sebut di berbagai siaran televisi. Ternyata sastrawan besar itu meninggal dunia pada pukul 08.55 WIB, di usia 81 tahun dan jenazah disemayamkan di kediamannya waktu itu Jalan Multikarya II No.26, Utan Kayu Jakarta Timur.

Pram sebutan khasnya sehari-hari, lahir di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, 6 Februari 1925. Secara luas dianggap sebagai salah seorang pengarang yang produktif dalam sejarah sastra Indonesia. Pram telah menghasilkan lebih dari 50 karya dan diterjemahkan ke dalam lebih dari 41 bahasa asing.

Nama aslinya sebagaimana diungkapkan dalam koleksi cerita pendek semi-otobiografinya yang berjudul “Cerita Dari Blora,” adalah Pramoedya Ananta Mastoer. Karena nama keluarga Mastoer (nama ayahnya) dirasakan terlalu aristokratik, ia menghilangkan awalan Jawa “Mas” dari nama tersebut dan menggunakan “Toer.”

Mengangkat kembali masalah Pram ke permukaan bukan dikarenakan saya adalah alumnus SMA di Kabupaten Blora, tetapi lebih dikaitkan, karena seorang penulis dan peneliti yang menetap di Amsterdam, Joss Wibisono di dalam majalah “Tempo,” edisi 7, tanggal 13 Oktober 2013 mengungkap kembali kenapa para Sastrawan Asia Tenggara, khususnya Indonesia, di mana Novel Pram berjudul “Tetrologi Buru,” yang dinominasikan meraih Nobel Kesusastraan bisa gagal.

Dalam hal ini Joss Wibisono mengutip Benedict Anderson, Guru Besar Universitas Cornell di New York, Amerika serikat dalam artikelnya “The Unrewarded” (Yang Tak Teranugerahi) di “New Left Review 80, “edisi Maret-April 2013. “Kelemahan panitia Nobel Kesusastraan di Stockholm, Swedia,” ujar Ben Anderson adalah kunci utamanya. ”Terabaikanya jelas merupakan kelemahan dan sekaligus titik buta panitia Nobel,” tegasnya.

Baca Juga : Sekilas Mengenang Perjalanan Pramoedya

Diakui Ben Anderson, para Sastrawan Asia memang pernah meraihnya, semasa Rabindranath Tagore dari India. Tetapi India pada tahun 1913 itu masih jajahan Inggris. Belum sepenuhnya mewakili India. Permasalahan penterjemahan juga menjadi kendala utama. Terjemahan Novel Pram, “Tetrologi Buru,” ke dalam bahasa Inggris, roh kesusatraannya hilang begitu saja. Boleh dikatakan terjemahannya jelek. Kesimpulannya bangsa Indonesia yang juga merupakan negara jajahan Belanda, tidak bernasib sama dengan negara-negara jajahan lain. Negara Prancis, Inggris dan Spanyol telah melakukan lobi untuk sastrawan negara bekas jajahan mereka.Tetapi Belanda?

Tetapi perkembangan di Indonesia ada yang mengkaitkan bahwa pemerintah Indonesia tidak bersungguh-sungguh mendukung Novel Pram dikarenakan masa lalu Pram yang diduga terlibat Partai Komunis Indonesia sehingga dibuang ke Pulau Buru. Memang Novel “Tetra Buru”, atau “Tetra Pulau Buru,” atau “Tetralogi Bumi Manusia,” adalah nama dari empat Novel karya Pram yang terbit dari tahun 1980 hingga 1988. Novel ini pernah dilarang peredarannya oleh Jaksa Agung Indonesia selama beberapa masa. Menurut saya, sebaiknya ketika Novel Pram dinominasi, pemerintah mendukung hal tersebut. Saya berkesimpulan, banyak faktor yang mempengaruhi mengapa Novel Pram gagal meraih Nobel Kesusatraan, baik dari jeleknya penterjemahan sebagaimana diungkap Ben Anderson, kemauan negara penjajah Belanda melobi Komite Nobel hingga dukungan pemerintah Indonesia sendiri terhadap Novel Pram.

Bagaimana pun kita harus banyak belajar dari tulisan Pram. Jika dipermasalahkan tentang PKI, bukankah kita sepakat bahwa PKI itu di dalam Pemilu 1955, memperoleh suara yang banyak bergandengan dengan tiga partai lainnya. Bukankah pula PKI itu dengan Maklumat Wakil Presiden No X (baca eks, bukan angka 10 huruf Romawi). Seandainya dilarang melalui Supersemar (Surat Perintah 11 Maret) 1966, adalah hal biasa. Politik. (timkb/ Dasman Djamaluddin, Biographer, Journalist and Historian) 

Facebook Comments