HomeJawa TengahPilgub Jateng 2018 dan Pemilu 2019,  Panwas Lakukan Sosialisasi Pemilu Partisipatif

Pilgub Jateng 2018 dan Pemilu 2019,  Panwas Lakukan Sosialisasi Pemilu Partisipatif

Jawa Tengah News 0 0 likes 2K views share

kabarblora.com – Menjelang hajat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 yang sudah mulai di dengar dalam setiap Desa, Kecamatan dan Daerah. Dari Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Kabupaten Blora menggelar Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif pada pemilu tersebut kemarin hari Kamis 02 November 2017, di Hotel Al Madina Blora.

Terdiri dari puluhan peserta yang mengikuti sosialisasi Pengawasan Pemilu adalah dari unsur pelajar, dari organisasi kepemudaan dan masyarakat, serta jajaran forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) Blora dan dari awak media.

Dalam sosialisasi kemarin, Lulus Mariyonan selaku Ketua Panwas Kabupaten Blora, mengatakan acara ini merupakan langkah strategis yang dilakukan Panwas untuk mengajak peran aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu.

“Secara formal, Bawaslu, Panwaslu dan jajaran sebagai lembaga yang melakukan pengawasan dalam pemilu. Namun, secara hakikat pengawasan pemilu seharusnya dilakukan oleh masyarakat. Sebagai pelaku utama pemilu dan pemilik kedaulatan tertinggi dalam negara,” ucap Lulus dalam paparannya.

Menurutnya, untuk mencapai pemilu demokratis penyelenggara Pemilu baik KPU, maupun Pengawas Pemilu bersikap netral dan profesional. Sedangkan semua kontestan pemilu, yakni partai politik ataupun calonnya, mempunyai sikap siap menang dan siap kalah. Serta bersedia menerima hasil dari pemilu tersebut.

“Warga masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama dalam pemilu harus mempunyai kesadaran yang tinggi. Bagaimana melaksanakan haknya sebagai pemegang kedaulatan di NKRI,” tandas Pria asal Tunjungan ini.

Kata Lulus, masyarakat dapat berperan dalam pengawasan pemilu dengan melakukan pencegahan pelanggaran dalam setiap tahapan pemilu. Sebab, berdasarkan pemetaan Panwas dalam setiap tahapan pilgub akan berpotensi terjadi hal tersebut.

“Masyarakat mungkin tahu pelanggaran pemilu hanya pada hari H pencoblosan, yakni money politic. Padahal dari awal tahapan memiliki potensi pelanggaran, seperti kemungkinan jajaran KPU tidak melaksanakan rekomendasi Panwas tentang  pemutakhiran daftar pemilih,” tuturnya.

Sehingga, jika masyarakat mengetahui pelanggaran tersebut, bisa melaporkan ke jajaran Panwas. Dalam prosesnya, jika terbukti ada pelanggaran, keputusan yang akan dikeluarkan Panwas bersifat mengikat dan final.

“Money politic masuk dalam pelanggaran administrasi.Jika terbukti, sanksi terberatnya hingga pembatalan calon dalam pemilu,” tegasnya.

Ia menyebutkan, pelanggaran pemilu ada empat jenis. Yaitu, pelanggaran kode etik, administrasi, pidana dan sengketa pemilu. Lebih lanjut, ia mengungkapkan akan mengedepankan upaya pencegahan pelanggaran.

“Pencegahan fokusnya ada empat, terhadap penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan tim sukses, serta Pemerintah dan masyarakat atau pemilih itu sendiri,” jelasnya.

Sementara itu, Urip Daryanto, Wartawan Senior Suara Merdeka, juga selaku narasumber mengungkapkan media massa menjadi elemen penting penyalur informasi dari penyelenggara Pemilu dan Pemilu Kepala Daerah. Bahkan, pers terkadang menjadi sumber inspirasi bagi pemegang kebijakan, dalam mengambil langkah strategis dan signifikan.

“Tidak hanya sebagai penyalur informasi, pers juga terlibat dalam mengawal jalannya Pemilu yang demokratis. Peranan pers ini harus tetap terjaga dan ditingkatkan demi kepentingan nasional,” katanya.

Ia berharap, media dalam pemberitaan harus netral dan berimbang. Serta memberikan informasi secara utuh yang mencerdaskan, dan mengedukasi publik dalam menentukan pilihannya pada Pilkada Serentak 27 Juni 2018 mendatang.

“Program media dapat disinkronsisasikan dengan kegiatan Panwas, itu untuk mendorong pengawasan partisipatif,” tuturnya.
Ia menjelaskan, KPID  memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan lembaga penyiaran selama masa kampanye. Mereka harus patuh pada Standar Program Siaran (SPS). “Seperti halnya wajib menyediakan waktu yang cukup bagi peliputan pemilu. Juga wajib bersikap adil dan proporsional terhadap peserta pemilu,” ungkap urip.

Selain itu, tidak boleh partisan terhadap salah satu peserta pemilu,hingga menyiarkan program siaran yang dibiayai peserta pemilu. “Wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan, peraturan dan kebijakan teknis tentang pemilu dan pilkada yang ditetapkan lembaga berwenang,” pungkasnya.