HomeSuara WargaBersama Mendidik Publik

Bersama Mendidik Publik

Suara Warga 1 0 likes 747 views share

kabarblora.com – Mandat yang di emban oleh penyelenggara Pemilu, baik  Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) serta peserta Pemilu Caleg Parpol dan Calon Anggota DPD adalah memberikan pendidikan politik secara sehat kepada masyarakat. Dengan peran dan fungsinya masing-masing ketiga lembaga tersebut wajib melakukan langkah-langkah strategis untuk memberikan pembelajaran politik. Sehingga, tercipta masyarakat yang cerdas dalam kehidupan berdemokrasi.

Jujur harus diakui semua pihak, proses Pemilu sebagai sarana demokrasi yang sudah dilakukan sejauh ini belum memberikan pendidikan politik yang baik kepada publik. Masih banyak kelemahan berdemokrasi disana-sini yang harus dibenahi bersama oleh penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu dan pemerintah.

Momentum Pemilu 2019 yang akan dilaksanakan 17 April mendatang, kembali menjadi momentum bagi stakeholder tersebut untuk meningkatkan kualitas berdemokrasi. Saat ini, tahapan Pemilu kelima yang sudah dilaksanakan pasca reformasi 1999 ini tahapan pemutakhiran data pemilih, bersamaan dengan tahapan verifikasi calon anggota DPD. Memasuki bulan Juli nanti aka nada tahapan pencalonan anggota DPR, DPD dan DPRD. Dilanjutkan sebulan berikutnya pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Penetapan calon akan dilakukan laksanakan pada bulan September, yang dilakukan secara serentak untuk seluruh peserta Pemilu serentak 2019. Mulai dari calon anggota DPR, DPD dan DPRD baik propinsi maupun kabupaten/kota.

Dalam ketentuan UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan, 3 hari setelah penetapan, peserta Pemilu DPR, DPD dan DPRD berhak melaksanakan kampanye. Dalam proses pengaturan kampanye kembali Komisi Pemilihan Umum akan membatasi kampanye dalam bentuk pemasangan alat peraga kampanye (APK) seperti halnya yang sudah dilakukan pada Pemilu 2009. Pun demikan untuk kampanye di media massa. KPU akan membatasinya.

Yang tidak kalah penting adalah kampanye melalui media sosial (medsos), juga akan ada pembatasan dan pengendelian kampanye melalui medsos. Karena kampanye melalui medsos rawan memicu konflik antar kelompok maupun individu dalam masyarakat.

Spirit dari KPU dalam melakukan pembatasan terhadap semua bentuk kampanye diatas adalah demi efisiensi dan efektifitas pembelanjaan  dana kampanye oleh peserta Pemilu. Peserta Pemilu dibatasi, agar tidak jor-joran dalam belanja APK, kampanye di media dan kampanye-kampanye dalam bentuk lain yang membutuhkan biaya besar.
Hal ini tidak lepas dari evaluasi yang dilakukan bersama pada pemilu sebelumnya dimana calon banyak mengeluarkan dana untuk kegiatan kampanye dalam bentuk pembelian APK dan kampanye media cetak maupun elektronik.  Pembatasan ini juga berarti mengurangi kesenjangan antara peserta Pemilu dengan modal cekak dan besar.
Tujuan lainnya, agar pamasangan APK lebih ramah lingkungan. Karena dengan APK yang tidak terbatas berpotensi merusak lingkungan dan mengurangi kenyamanan pada tempat-tempat publik. Dengan pembatasan APK ini, diharap peserta Pemilu mengalokasikan dana kampanyenya untuk jenis kampanye yang lebih strategis. Tidak hanya mengandalkan APK sebagai alat untuk sosialisasi perkenalan diri, yang terbukti tidak cukup efektif untuk mendidik masyarakat.

Peserta Pemilu bisa mulai menginisiasi kegiatan-kegiatan yang lebih mencerdaskan masyarakat. Bisa dalam bentuk temu warga, diskusi dan dialog warga, menginisiasi kontrak politik, pelatihan tentang demokrasi, anggaran dan kebijakan publik atau kegiatan dengan warga lainnya. Cara ini mungkin akan lebih efektif dan mampu membangun komunikasi antara calon dan konstituennya.

Selain itu, dalam Pemilu 2019 nanti juga dibangun kerjasama yang baik antar stakeholder. Salah satu bentuknya adalah untuk penetapan zona larangan kampanye, dimana KPU kabupaten/kota harus berkoordinasi dengan Pemda. Demikian halnya untuk penertiban APK yang melanggar menjadi kewajiban Pemda, setelah mendapat rekomendasi dari Bawaslu dan berkoordinasi dengan KPU kabupaten.

Kerjasama ini tentu saja, harus dimaknai sebagai tanggungjawab yang harus diemban bersama dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Dengan perannya masing-masing, tidak ada lembaga yang lebih besar perannya dibandingkan lembaga yang lain. Tiap lembaga punya tupoksi yang harus dilaksanakan dengan integritas tinggi.

Capres-cawapres, Parpol, caleg dan calon anggota DPD harus patuh pada  aturan yang sudah ditetapkan. Setiap regulasi harus ditangkap sebagai upaya bersama untuk memperbaiki kualitas Pemilu. Masyarakat sebagai penerima manfaat hasil Pemilu harus dijunjung harkat dan martabatnya. Bentuknya adalah dengan melakukan proses kampanye yang mampu mendidik dan meningkatkan kapasitas pemahaman mereka atas demokrasi.

Tentu, saja ini menjadi tugas yang sangat berat bagi para pihak. KPU Kabupaten, Bawaslu, peserta Pemilu dan pemerintah daerah harus lebih inovatif dengan kapasitas kewenangan masing-masing. Apabila setiap pihak ini mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara proporsional dan bertanggung jawab, tentu masyarakat akan mendapatkan manfaat yang sangat besar dari proses berdemokrasi pada Pemilu 2019 mendatang.

Oleh: Mohammad Khamdun, Divisi Hukum KPU Kabupaten Blora